jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp 2 miliar untuk pengelolaan media sosial (Medsos) pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019.
Pelaksana Tugas (Plt) Kadiskominfotik DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan, media sosial dinilai efektif menyebarkan pesan tentang kebijakan Pemprov DKI.
BACA JUGA: Ingat, Perilaku Elite Terekam Dalam Arsip Sejarah di Medsos
“Ini signifikan sama halnya dengan media mainstream. Seperti kita menggunakan instagram, ini kanal dengan partisipasi publik yang tinggi,” ujar Atika Nur Rahmania di Jakarta, Selasa (16/10).
Atika mengungkapkan, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai tenaga ahli, penyediaan infrastruktur, hingga dokumentasi. Dengan anggaran itu, menurut Atika pihaknya akan mengemas informasi mengenai berbagai kebijakan melalui infografis hingga video.
BACA JUGA: Hoaks Marak, Literasi Digital Harus Ditingkatkan
“Jadi fokusnya itu bagaimana kita bisa membangun pesan,” katanya.
Menanggapi ini, anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengusulkan, agar penggunaan anggaran tersebut bisa memberikan manfaat yang baik untuk Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta. Karena, penyelenggaraan pemerintahan di DKI ada dua, yakni Gubernur selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif.
BACA JUGA: Duh, Program DP Nol Rupiah Kekurangan Dana
“Kominfo harus menyebarluaskan program tidak hanya dari Gubernur saja, tapi juga dari DPRD DKI,” pintanya.
Dia menginginkan, anggaran tersebut bisa melibatkan media mainstream untuk menyelaraskan program Pemprov DKI. Optimalisasi peran media sosial saat ini, menurutnya karena terjadi pergeseran informasi dari media masa ke media sosial.
Kendati demikian, peran media mainstream tetap harus dilibatkan. Karena, mereka tetap menjadi acuan atau sumber untuk mencari informasi atau berita.
“Perangkat yang ada selama ini memang belum bisa menyampaikan program-program dari Pemprov DKI,” terang Gembong.
Gembong mengaku, sepanjang anggaran tersebut digunakan untuk optimalisasi informasi kepada publik, jumlah tersebut dinilai relatif kecil. Apalagi, ke depan anggaran tersebut digunakan untuk bersinergi dengan media mainstream.
“Kalau hanya untuk Medsos ya terlalu besar. Jadi penggunaannya harus bersinergi dengan media mainstream,” ujarnya.
Sementara itu, masyarakat Jakarta menilai, pengajuan anggaran Rp 2 miliar untuk medsos merupakan jumlah yang terlalu besar. Mereka pun mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan program tersebut.
“Ini humas pak Anies mau jadi buzzer apa kali yah, kok anggaran medsos aja mencapai miliaran rupiah,” sindir Iyus, warga Pademangan Jakarta Utara. (nas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nama Ratna Tak Ada di Acara Chile, Pemprov Diminta Jujur
Redaktur & Reporter : Adil