Pemprov DKI Pastikan Program Gerebek Lumpur Tetap Berjalan di Tengah Pandemi

Rabu, 26 Agustus 2020 – 23:44 WIB
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf meninjau pengerukan lumpur di Kanal Banjir Barat di dekat Mal Season City, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/8/2020). Foto: HO/Humas Dinas SDA DKI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta memastikan refocusing anggaran daerah akibat pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi program Gerebek Lumpur di sungai hingga saluran kecil karena mata anggarannya masuk biaya pemeliharaan.

"Meskipun terkena refocusing (memfokuskan kembali) dari anggaran yang ada, tapi pengerukan tetap jalan terus. Tidak ada masalah, karena pemeliharaan tidak boleh berhenti," kata Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf saat meninjau pengerukan lumpur di Kanal Banjir Barat di dekat Mal Season City, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/8).

BACA JUGA: Kasus COVID-19 Terbanyak di DKI, Jenderal Andika & Komjen Gatot Temui Anies Baswedan

Juaini mengatakan pemeliharaan saluran mikro, makro, penghubung, kali dan sungai tidak boleh berhenti sebagai langkah untuk mengantisipasi ancaman genangan dan banjir yang biasa terjadi di Ibu Kota saat musim hujan turun.

Juaini menyebutkan pengerukan lumpur memakai sistem swakelola, melalui anggaran pemeliharaan dengan total sekitar Rp80 miliar yang disebarkan bervariasi ke dinas dan di Suku Dinas.

BACA JUGA: IIPG Bagikan Ribuan Paket Bendera Merah Putih untuk Warga DKI  

"Jadi tugas kami dari dinas maupun sudin untuk terus melakukan giat Gerebek lumpur di berbagai tempat. Mulai dari saluran mikro, makro, saluran penghubung, kali-kali dan waduk-waduk," ujar Juaini.

Juaini menyebutkan, refucosing anggaran sebetulnya membuat sejumlah proyek pembangunan tertunda. Dinas SDA yang mendapatkan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sekitar Rp2 triliun lebih, namun akhirnya berkurang 50 persen karena refocusing anggaran.

BACA JUGA: Terima KNPI Kubu Fajri di Balai Kota, Wagub DKI Dinilai Tidak Paham Kondisi Kepemudaan Jakarta

"Itu sekitar menjadi Rp1,2 triliunan, dana itu ada di dinas dan sudin-sudin di wilayah DKI Jakarta," kata Juaini.

Meski sejumlah pembangunan sempat tertunda akibat refocusing, Juaini memastikan Pemprov DKI Jakarta tetap akan mengerjakan proyeknya setelah mendapat pinjaman dana senilai Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dari dana pinjaman tersebut, Dinas SDA DKI Jakarta mendapatkan suntikan sekitar Rp5,2 triliun yang akan dialokasikan pada tujuh proyek yang akan dikerjakan selama tiga tahun dari dana tersebut.

Tujuh proyek itu di antaranya pembangunan polder pengendalian banjir, revitalisasi pompa pengendali banjir, pembangunan waduk pengendali banjir, peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian, pembangunan tanggul pengaman pantai, pembangunan vertikal drainase serta sistem informasi penunjang banjir.

"Dari tujuh program itu, anggaran terbesar ada pada peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian sebesar Rp 2,070 triliun," katanya.

Program "Gerebek Lumpur" sendiri telah dimulai sejak April 2020 dan ditargetkan selesai pada Desember 2020. Ada beberapa kali besar yang menjadi saran utama dalam program ini yang terbagi di lima wilayah.

Rinciannya, pengerukan lumpur di Kali Ciliwung segmen Kampung Melayu sampai Jembatan Tongtek sepanjang 5,3 kilometer di Jakarta Timur. Kemudian pengerukan Kali Ciliwung di segmen Jembatan Tongtek sampai pintu air Mangarai sepanjang 2,7 kilometer di Jakarta Selatan.

Selanjutnya, pengerukan di Kali Kanal Banjir Barat (KBB) segmen pintu air Karet sampai Jembatan Roxy sepanjang 13,9 kilometer di Jakarta Pusat. Lalu pengerukan di kali KBB segmen Jelambar sampai Season City sepanjang 1,5 kilometer di Jakarta Barat.

Kemudian pengerukan di Kali Adem segmen PIK (Pantai Indah Kapuk) sampai Muara Angka sepanjang 3,2 kilometer di Jakarta Utara.

Kedalaman KBB diprediksi bakal bertambah menjadi enam meter setelah program ini. Terakhir kali kawasan ini mendapatkan pengerukan lumpur sekitar tahun 2017 lalu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (ant/dil/jpnn)


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler