jpnn.com - KEBONSIRIH - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah siap-siap mengeksekusi APBD 2015. Terlebih, Pemprov DKI sudha menerima hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas rancangan peraturan gubernur tentang realisasi APBD DKI 2015.
Hanya saja, Pemprov DKI tak mau langsung mengobral anggaran. Bahkan, akan ada pengetatan dalam hal dana hibah.
BACA JUGA: Jaksa Segera Bawa Sopir Outlander Maut ke Persidangan
Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, pihaknya telah menggelar rapat berkaitan dengan belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Hasilnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih melakukan penyisiran terhadap anggaran DKI.
"Masih disisir oleh Bappeda karena itemnya banyak. Hibah-hibah kami lakukan efisiensi," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Kamis (16/4).
BACA JUGA: Bakesbangpol DKI Akan Tertibkan LSM Pemeras Guru dan Kepsek
Untuk efisiensi, kata Saefullah, Pemprov DKI akan memangkas anggaran hibah yang diberikan kepada lembaga-lembaga non-pemerintah. Sebab, katanya, Pemprov DKI tidak akan memberikan bantuan kepada lembaga yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
"Semua lembaga. Ada yang tetap, ada yang by project. Kalau yang tahun lalu tidak memberikan laporan pertanggungjawaban dengan sangat terpaksa kami tidak kasih bansos," ujarnya.
BACA JUGA: Ahok Klaim Jakarta Sudah Siap Sambut KAA
Hanya saja Saefullah mengaku tidak ingat lembaga mana saja yang tidak akan mendapatkan kucuran dana hibah. "Saya enggak hafal satu per satu. Yang pasti akan dicek, bikin pertanggungjawaban apa enggak. Kalau enggak bikin ya enggak usah (dikasih bantuan)," ucapnya.
Saefullah menambahkan, anggaran untuk daerah mitra juga akan terpangkas. Namun sebelumnya, Pemprov DKI akan melihat terlebih dahulu proposal yang diajukan oleh daerah. Dengan begitu bisa diketahui mengenai penggunaan anggaran tersebut. "Kepotong pasti," ujarnya.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengungkapkan, efisiensi anggaran dilakukan atas permintaan Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, Pemprov DKI akan memotong anggaran yang tidak sesuai dengan program pembangunan prioritas DKI Jakarta. "Kalau ada alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan program pembangunan prioritas pasti kami potong," tandas Saefullah.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siap Diperiksa, Tersangka UPS Ogah Tempuh Praperadilan
Redaktur : Tim Redaksi