jpnn.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membentuk tim koordinasi terpadu untuk mengawasi pendistribusian LPG 3 kilogram.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengatakan, hal ini dilakukan agar tepat sasaran, sekaligus mencegah permainan stok dan harga di tingkat penyalur (agen) maupun sub agen (pangkalan).
BACA JUGA: Harga Gas LPG Bersubsidi di Sulteng Naik, Segini Besarannya
“Kami akan lakukan pengawasan ketat untuk memastikan pendistribusian LPG 3 kilogram di Kaltim tepat sasaran, dan tidak ada permainan, terutama di tingkat agen dan pangkalan,”kata Yadi di Samarinda, Jumat (26/2).
Menurut Roby, antisipasi harus dilakukan, mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Raya Idul Fitri 1442 H.
BACA JUGA: Dony Maryadi Desak Pemerintah Segera Menambah Kuota Subsidi LPG 3 Kg
Mantan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim ini juga berharap tim koordinasi terpadu terbentuk di kabupaten dan kota.
Hal itu berguna untuk sinergi pengawasan agar mencegah kemungkinan terjadinya kelangkaan stok dan kenaikan harga yang tidak wajar akibat tingginya permintaan masyarakat.
Sales Area Manager Kaltim Kaltara PT Pertamina, Gusti Anggara Permana menegaskan, pihaknya sangat mendukung rencana pembentukan tim koordinasi terpadu tersebut karena akan lebih menjamin akurasi pendistribusian LPG 3 kilogram menjadi lebih tepat sasaran
Dia juga mengapresiasi informasi yang disampaikan Kepala Disperindagkop Kaltim HM Yadi Robyan Noor terkait perkembangan jumlah UMKM di Kaltim dan peningkatan jumlah penduduk miskin sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Jumlah penduduk miskin hingga September tahun lalu bertambah menjadi 243.990 jiwa. Sedangkan jumlah UMKM tahun ini meningkat menjadi sekitar 309 ribu UMKM.
“LPG 3 kilogram ini bersubsidi, jadi harus kita awasi agar tepat sasaran. Kehadiran tim koordinasi terpadu ini menurut kami akan sangat positif,” kata Gusti Anggara.
Kehadiran tim koordinasi terpadu sangat tepat, sebab sejak awal Pertamina berharap dukungan daerah untuk pengawasan penggunaan LPG PSO/subsidi yang tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat miskin dan UMKM.
Gusti Anggara juga tidak menampik kemungkinan tingginya permintaan LPG 3 kilogram akibat banyaknya penggunaan dari kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori miskin, misal pegawai di lingkungan pemerintahan.
"Tentu kami juga berharap dukungan berupa surat edaran/imbauan penggunaan LPG PSO tepat sasaran dan mendorong penggunaan LPG Non PSO baik di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat umum" kata Gusti. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia