jpnn.com - JAKARTA - Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua memastikan gaji 910 guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) akan segera dibayarkan.
Kepala DPPAD Provinsi Papua Christian Sohilait mengatakan belum adanya pembayaran karena menunggu penandatanganan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Setelah itu, maka gaji akan langsung diproses.
BACA JUGA: Pemkot Banjarmasin Mengusulkan Perekrutan 422 Guru PPPK
"Sampai hari ini prosesnya masih di MenPAN RB. Tim kami dari DPPAD Papua sudah berangkat ke Jakarta sejak kemarin untuk mengurus masalah tersebut," katanya di Jayapura, Rabu (3/5).
Dia menjelaskan pengurusan pembayaran gaji para guru menjadi terlambat lantaran menPAN-RB beberapa waktu lalu tengah melaksanakan umrah, dan baru kembali pada 29 April 2023, sehingga belum menandatangani surat tersebut.
BACA JUGA: Himmatul Aliyah Mendorong Pemerintah Mengangkat Guru Honorer Jadi PNS atau PPPK
“Kami berharap tim yang pergi bisa bawa surat itu kembali segera. Sebab, surat sudah di MenPAN-RB, hanya belum ditandangani,” ungkapnya.
Dia menjelaskan itu supaya para guru bersemangat untuk tetap mengajar, karena akan lahir generasi pembelajaran sepanjang hayat yang terus berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan.
BACA JUGA: Puan Maharani Minta Pengangkatan Guru Honorer Menjadi PPPK Dioptimalkan
"Kami juga berharap dukungan masyarakat untuk pendidikan di tanah Papua karena para siswa dan siswi merupakan generasi emas yang sudah seharusnya disiapkan dengan baik," ungkap Christian.
Pihaknya juga mengajak masyarakat mendukung Program Merdeka Belajar, karena dengan begitu bisa berkreasi dan berinovasi. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi