jpnn.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) tahun ini melakukan pinjaman pada pihak bank senilai Rp 400 miliar. Pinjaman ini diperuntukan untuk menutupi nilai utang atas kegiatan tahun 2016 yang belum dibayarkan, yakni sebesar Rp 386 miliar.
Rencana pinjaman ini akan dilakukan pada bank swasta yakni Bank Maluku-Malut. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Malut Zulkifli H. Umar kepada Malut post di sela-sela rapat Paripurna Pengesahan APBD, Kamis (12/1) malam.
BACA JUGA: Anies Manfaatkan APBD untuk Menggerakkan Ekonomi Rakyat
Mantan anggota DPRD Kota Ternate ini mengatakan, pinjaman sebesar Rp 400 miliar ini dengan asumsi agar postur belanja APBD tahun 2017 khususnya belanja langsung ditingkatkan. Dengan begitu akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, pinjaman Rp 400 miliar ini naik dari rancangan Pemprov sebagaimana terbaca dalam RAPBD, yang hanya Rp 200 miliar.
BACA JUGA: APBD Ditetapkan Tapi Masih Ada Defisit Anggaran
"Kalau dalam rancangan itu Rp 200 miliar dengan asumsi rancangan surplus Rp 100 miliar lebih. Bagi DPRD ini akan mengganggu belanja langsung. Karena itu, pinjaman dinaikan dan dirancang defisit Rp 44 miliar lebih," ungkapnya.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pinjaman ini diupayakan pada awal tahun, sehingga bisa membayar utang pihak ketiga.
BACA JUGA: Buset! Anggaran Dinas Pejabat Daerah Kok Naik Drastis
"Untuk pencicilan nanti akan digunakan anggaran pendapatan berupa dana transfer awal tahun. Sebab program proyek belum tentu akan berjalan pada awal tahun karena harus menunggu proses lelang dan kontrak," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, utang Pemprov yang diputuskan DPRD dalam dokumen APBD induk 2017 sebesar Rp 380 miliar. Ini terdapat pada 29 SKPD. Nilai utang terbesar ada pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 168,856,891.475 terdiri dari 163 paket pekerjaan dengan pagu kontrak tahun 2016 senilai Rp 394.376.828.400. Urutan kedua dipegang Dinas Pendidikan sebesar Rp 75.344.371.630 terdiri dari 314 paket pekerjaan dengan pagu anggaran senilai Rp 123.781.099.120.
Selanjutnya, Dinas Perikan dan Kelautan sebesar Rp37.923.206.000 dari 105 paket pekerjaan dengan pagu anggaran senilai Rp 12.806.500.000. Dan RSUD dr Chasan Boesoerie sebesar Rp 16.247.386.000 dari 35 paket tanpa pencantuman pagu anggaran. Terakhir, Dinas Perhubungan senilai Rp15.086.769.050 dari 23 paket dengan pagu anggaran kegiatan Rp29.403.048.500.(udy/jfr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hayo Ketahuan, Mau Beli Peralatan Karaoke Pakai APBD
Redaktur : Tim Redaksi