jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) segera meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) dengan program Sumsel BERKAT (Berobat Pakai KTP) agar mempermudah warga mendapatkan layanan kesehatan.
Program yang digagas oleh Gubernur Herman Deru ini akan memudahkan masyarakat yang hendak berobat karena hanya dengan memakai KTP saja.
BACA JUGA: Cerita Nur yang Gunakan Inovasi BPJS Kesehatan untuk Berobat Sang Ibu, Alhamdulillah
Rencana peluncuran program ini dimatangkan dalam rapat koordinasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruangan kelas III yang didaftarkan Provinsi Sumsel Tahun 2023, di Griya Agung Jumat (8/9) malam.
"Launching ini juga bertujuan memudahkan istilah penyebutannya. Sehingga masyarakat makin semangat untuk sehat. Karena berobat menjadi lebih mudah. Kami hanya ingin memudahkan masyarakat menerima layanan kesehatan," jelas Gubernur Herman Deru saat menyampaikan sambutan.
BACA JUGA: Cerita Pria Pensiunan PNS yang Berobat Gunakan Program JKN, Alhamdulillah
Gubernur Herman Deru menggandeng seluruh kabupaten/kota yang ditandai dengan adanya penandatanganan komitmen dukungan Sumsel BERKAT oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel dan 17 Ka. Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk mengimplementasikan program tersebut di lapangan.
"Program BERKAT juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan agar dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah," ujar Herman Deru.
BACA JUGA: Jokowi Tak Ingin Indonesia Kehilangan Devisa Gegara Orang Berobat ke Luar Negeri
Puskesmas di wilayah Sumsel pun akan memastikan melayani masyarakat ber-KTP Sumsel yang akan berobat.
"Bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, saat membutuhkan pelayanan tingkat lanjut (rumah sakit) dapat mengajukan kepesertaannya ke dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui dinas kesehatan kabupaten/kota setempat," tambahnya.
Adapun kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) provinsi diprioritaskan untuk masyarakat Sumatera Selatan yang sedang dalam kondisi sakit. Pelayanan kesehatan yang ditanggung adalah pelayanan program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan.
Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) provinsi juga diperuntukkan bagi kepesertaan baru yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang belum memiliki jaminan kesehatan. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dengan status non aktif, dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri menunggak.
Gubernur Herman Deru mengatakan, saat ini dalam mendapatkan pelayanan, masyarakat menginginkan hal yang cepat.
"Kalau bicara BPJS untuk kelas middle low, biasanya sering ditemukan masalah tunggakan iuran atau bahkan tidak ada kartu untuk berobat. Terinspirasi dari obrolan bersama bupati/wali kota inilah maka kami mencoba mengintegrasikannya. Pemprov memyediakan pagu di anggaran induk 2024," jelasnya.
Herman Deru berharap semua bupati/wali kota, terutama Kepala Dinas Kesehatan di Sumsel, lebih gencar mensosialisasikan program Berobat Pakai KTP yang telah digagasnya ini.
"Terutama di pusat-pusat pelayanan dasar seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Bila perlu jemput bola agar tidak miss komunikasi dengan sasaran yang akan dilayani," tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Trisnawarman menjelaskan bahwa penduduk Indonesia yang telah terjamin program JKN per 1 September 2023 secara nasional mencapai 262.865.343 jiwa atau 94,64 persen.
"Alhamdulillah Provinsi Sumatera Selatan per 1 September 2023, penduduk yang telah terjamin program JKN mencapai 8.396.170 jiwa atau 95,9 persen. Dengan kata lain, Sumsel telah mencapai Universal Health Coverage (UHC)," jelasnya.
Trisnawarman berharap launching Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Sumatera Selatan dengan tagline Sumsel Berkat “Berobat pakai KTP” nantinya dapat terlaksana dengan lancar, dan program tersebut berjalan secara berkesinambungan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah III Yudi Bastia sangat mengapresiasi sinergi yang dilakukan Pemprov Sumsel dan seluruh kabupaten/kota dalam mendukung program yang akan dicanangkam Gubernur Herman Deru.
Harapannya, melalui sinergi ini seluruh penduduk Sumsel akan mendapatkan kemudahan dalam berobat melalui jaminan kesehatan nasional.
"Kami punya Kacab, nanti Bapak/Ibu Kepala Dinkes dapat berkoordinasi dalam implementasi di lapangan. Semoga tidak ada kendala dan semuanya berjalan lancar," jelasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Juliansyah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Sari Quratulainy, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Dwi Asmariyati, Kepala BPJS Cabang Lubuk Linggau Yunita Ibnu, sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.(jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Elvi Robiatul, Elvi Robiatul