jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Pemprov Sumatera Utara membatalkan penerimaan calon PPPK 2021 mendapat kritikan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
Organisasi guru tersebut menilai Pemprov Sumut sudah menghancurkan harapan para guru honorer untuk meningkatkan statusnya menjadi aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA: 10 Hari Belum Bisa Mendaftar PPPK 2021, Guru Agama Honorer Mengeluh, Mulai Putus Asa
"Pembatalan ini tidak adil bagi guru. Banyak guru honorer yang mengajar di SMA/SMK sudah menunggu-nunggu kesempatan mendaftar PPPK 2021," kata Ketua P2G Sumut, Jatmiko, Sabtu (10/7).
Jatmiko membeberkan, guru yang berada di bawah naungan Pemprov Sumut seperti terdiskriminasi.
BACA JUGA: 4 Menu Baru di SSCASN untuk Pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK, Silakan Coba
Pasalnya, pada penerimaan CPNS 2019 lalu, Sumut juga tidak membuka formasi.
Menurut Jatmiko, pada 2019 Pemprov Sumut menjanjikan akan membuka seleksi PPPK 2021 untuk guru honorer.
BACA JUGA: Aiptu Suhardi Dihajar dan Diteriaki Kata-Kata Kasar, Kombes Azis Geram
"Kok begini ya bagaimana nasib guru honorer di bawah naungan provinsi? Setelah ditunggu dua tahun, ternyata dibatalkan juga," ujarnya.
Dia membeberkan, banyak SMA/SMK di Sumut membutuhkan guru ASN karena tidak sedikit guru PNS mulai masuk masa pensiun.
Sementara untuk merekrut guru honorer baru juga menjadi kendala bagi sekolah.
Sekolah, lanjutnya, tidak punya anggaran. Kondisi ini diperparah dengan pandemi COVID-19. Sumbangan pendidikan yang sukarela dari orang tua siswa jadi tersendat.
"Makanya pihak sekolah belum berani menerima guru bantu," ujarnya.
Jatmiko juga menyayangkan sikap dari Pemprov Sumut yang terkesan menganggap persoalan ini sangat gampang solusinya. Para guru honorer malah disarankan mencoba mendaftar di instansi/lembaga lainnya.
"Ini terkesan menyepelekan masalah. Seolah mudah untuk mencoba di instansi lainnya. Padahal kami sudah terdata di sekolah tempat kami mengajar," kritiknya.
Belum lagi kata Jatmiko, persyaratan sebagian guru SMA/SMK yang tidak memenuhi kalau mencoba mendaftar di formasi guru SMP sederajat.
Contohnya guru jurusan Antropologi, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Biologi, Kimia, dan Fisika. Di SMP ada materi itu tetapi yang diminta lulusan dari jurusan Pendidikan IPS ataupun Pendidikan IPA.
Jatmiko yang juga guru sejarah ini menegaskan, pembatalan rekrutmen PPPK 2021 di Provinsi Sumut membuat para guru honorer putus asa terkait nasib mereka. Pengabdian mereka belasan hingga puluhan tahun disepelekan dan dipandang sebelah mata.
"Pemerintah berjanji di tahun 2022 akan dianggarkan tetapi kami para guru tidak yakin. Kayaknya seperti angin surga saja," tandasnya.
Dia membandingkan dengan provinsi lainnya yang membuka formasi PPPK 2021.
Di Sumut malah membatalkan rekrutmennya saat proses pendaftaran tengah berjalan.
"Ini namanya prank yang benar-benar menyakiti hati seluruh guru honorer," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad