jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang (XUAR), Tiongkok, tak keberatan mengundang pihak asing ke daerahnya untuk melihat fakta di lapangan mengenai kondisi kehidupan masyarakat Uighur, asalkan tidak dalam misi investigasi.
"Kami memiliki prinsip yang intinya tidak akan menerima apa yang disebut dengan istilah investigasi karena menimbulkan anggapan (kami) bersalah," kata Deputi Direktur Jenderal Publikasi Partai Komunis Tiongkok (CPC) XUAR, Xu Guixiang, di Beijing, Senin (1/2).
BACA JUGA: Tokoh Muslim Uighur Buka-bukaan kepada Media Asing, Ada Pengakuan Mengejutkan
Pihaknya mengundang pihak asing, termasuk pejabat pemerintahan baru Amerika Serikat agar mengetahui kenyataan masyarakat yang tinggal di wilayah baratdaya daratan Tiongkok itu.
"Kami persilakan orang asing dari semua negara, termasuk pejabat pemerintahan baru AS untuk mengunjungi Xinjiang dan melihat situasi yang sebenarnya," ujarnya.
BACA JUGA: Muslim Uighur di Australia Bersorak Mendengar Tudingan Keras Amerika kepada Tiongkok
Dalam jumpa pers yang diselenggarakan untuk kedua kalinya di Pusat Pers Internasional Kementerian Luar Negeri Tiongkok di Beijing pada 2021 itu, Xu didampingi juru bicara XUAR Elijan Anayit, Ketua Kehormatan Asosiasi Industri Tekstil Xinjiang Liu Yanning, Deputi Direktur Jenderal Biro Pertanian XUAR Gulnar Uful, dan imam Masjid Kota Moyu Mamat Mamatmin.
Ada pula pengusaha, pekerja sektor garmen, dan lulusan kamp vokasi Xinjiang.
BACA JUGA: Diserang soal Muslim Uighur, Tiongkok Ungkit Dosa Tentara Australia di Afghanistan
Liu Yinning menyebutkan bahwa industri tekstil di Xinjiang berkembang pesat sejak 2014 sehingga banyak menyerap tenaga kerja, terutama kaum perempuan.
Pabrik tekstil Xinjiang menjadi pemasok utama garmen merek-merek terkenal di Eropa, AS, dan Jepang karena terkenal dengan kualitasnya.
Namun isu kerja paksa terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur menjadikan AS menghentikan impor produk kapas dan tomat dari Xinjiang. Diikuti oleh Kanada dan Inggris.
"Tidak ada kerja paksa itu. Kami digaji minimal 5.000 yuan (Rp 10,8 juta) per bulan. Mess kami juga dilengkapi pengatur suhu ruangan, televisi, persis hotel. Di pabrik kami juga ada kantin halal," kata Akbar Ablat (27) karyawan perusahaan tekstil di Kota Aksu yang turut memberikan keterangan pers yang diikuti puluhan media nasional Tiongkok dan perwakilan media asing itu. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil