jpnn.com, JAKARTA - Jelang putusan persidangan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, majelis hakim diimbau tidak ragu menjatuhkan vonis. Menurut Faisal, ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, sebaiknya hakim betul-betul mempertimbangkan beberapa hal.
Pertama, hakim dalam memutus perkara Ahok tidak boleh dengan "keraguan". Biasanya kalau hakim ragu dia selalu saja berpegang pada asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa.
BACA JUGA: Pendukung Ahok Nyalakan Lilin dan Doa Bersama di Balai Kota
"Dalam hal ini harapan kami hakim jangan ragu sedikit pun untuk menjatuhkan vonis 156 huruf (a) kepada terdakwa karena semua pertimbangan alat bukti sudah diuraikan cukup baik," kata Faisal di Jakarta, Senin (8/5).
Kedua, patut diketahui jika sistem pembuktian pidana lebih terikat pada sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti sah menurut UU sebagaimana yang disebut dalam 183 KUHAP. Yaitu, hakim dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya gunakan dua alat bukti yang sah dan berbasis pada keyakinan hakim.
BACA JUGA: Jaksa Gagal Buktikan Dakwaan, Ahok Seharusnya Diputus Bebas
"Pada kesimpulannya lebih dari dua alat bukti jika terdakwa langgar 156a huruf (a) dan keyakinan hakim harus pula perhatikan keadilan publik yang terus menerus disuarakan umat," terangnya.
Ketiga, dalam praktiknya hakim boleh melakukan Ultra Petitum yaitu penjatuhan putusan melebihi dari tuntutan JPU sepanjang itu benar secara hukum dan keadilan.
BACA JUGA: Jelang Sidang Ahok, Polisi Sterilisasi Kementerian Pertanian
Berdasar pada tiga pertimbagan di atas, beber Faisal, hakim juga harus melihat fakta yuridis yang menjadi konstruksi hukum pasal 156a huruf (a) baik unsur subyektif terdakwa berdasarkan pengetahuan dan kehendaknya sudah secara nyata sengaja melakukan perbuatan penodaan agama. Apalagi unsur obyektif diketahui oleh siapa pun jika perbuatan itu dilakukan di muka umum oleh terdakwa.
Maka mendasarkan pada prinsip dasar dari kedua unsur yang dimaksud pasal 156a huruf (a) begitu jelas jika perbuatan terdakwa telah mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat penodaan agama.
Faisal menegaskan, hakim dalam memvonis tidak perlu terbebani dengan tuntutan JPU yang lebih memilih pasal 156 dengan pidana yang begitu ringan. Apalagi tuntutan JPU itu telah PP Pemuda Muhammadiyah adukan ke Komisi Kejaksaan dengan aduan indikasi tidak adanya independensi penuntutan.
Dia berharap, hakim bisa menengok suasana kebatinan umat. Yang secara sosiologis sudah cukup terwakili melalui pendapat dan sikap keagamaan MUI yang menyatakan perbuatan Ahok merupakan perbuatan yang menista agama.
"Di balik toga dan palu hakim, kami menunggu keberanian dan keadilan untuk tegakkan Pasal 156a huruf (a). Pemberian efek jera kepada terdakwa bertujuan agar bisa menjaga perasaan keadaban publik tidak ternista. Tentu kami perlu hakim yang mengerti dan paham suasana kebatinan umat," pungkasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Imbau Rakyat Legowo Terima Keputusan Hakim Soal Ahok
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad