jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul perlu diberikan sanksi tegas oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pernyataannya soal HAM Monyet, ketika membela Densus 88.
Hal ini disampaikan Dahnil Anzar, usai memberikan keterangan sebagai pihak yang mengadukan Ruhut dalam sidang etik MKD di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (31/5).
BACA JUGA: Ubah Karakter Anak dengan Cara Ini
Ia menilai apa yang dilakukan politikus Partai Demokrat itu tidak pantas dan melanggar etika publik.
“Kami tidak ingin perilaku seperti ini berulang apalagi dilakukan pejabat publik. Supaya ini tidak terulang maka perlu ada sanksi tegas. Kami sepenuhnya menyerahkan pada MKD," kata Dahnil.
BACA JUGA: Pemerintah Targetkan Rekrut 2 Ribu Dokter
Saat memberikan keterangan di MKD, Dahnil mengaku sempat ditanya apakah akan memberikan maaf kepada Ruhut bila yang bersangkutan meminta maaf.
“Kalau dia minta maaf tentu kami maafkan tapi proses hukum (etika-red) harus tetap berlanjut. Bahkan pernah Ruhut datang ke milad Muhammadiyah kami sambut baik. Dalam proses Ruhut melanggar etik tentu perlu dilakukan. Kami harap MKD terang benderang," ujar Dahnil.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Novanto Angkat Orang Kontroversial, Ini Kata Psikolog Politik
BACA ARTIKEL LAINNYA... Walah....PDIP Tak Sejalan dengan Sesama Koalisi
Redaktur : Tim Redaksi