jpnn.com, JAKARTA - Tokoh agama perwakilan sejumlah organisasi menyampaikan secara terbuka Deklarasi Bersama untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).
Diketahui, perwakilan tokoh agama hadir di Sekolah Partai demi menghadiri Simposium Nasional: Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa.
BACA JUGA: Puluhan Dosen Deklarasi Stabilitas Politik Damai, Eric Hermawan: Demi Kebangkitan Ekonomi Usaha
Perwakilan tokoh yang menyampaikan deklarasi ialah Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri Syafiq A. Mughni dan perwakilan Ahlul Bait Indonesia Fatah S Massinai.
Berikutnya, sosok yang hadir di lokasi saat deklarasi ialah Sekretaris DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Rio Sidauruk, perwakilan Ahmadiyah Hafizurrahman Danang PB, tokoh dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Hans Jeharut, dan sosok dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Pdt Gomar Gultom.
BACA JUGA: BPIP dan Negeri Serumpun Sebalai Deklarasikan Pembentukan Jejaring Panca Mandala
Sementara itu, perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjend TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan tokoh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia WS. Budi Santoso Tanuwibowo mengikuti secara virtual.
Satu dari beberapa poin deklarasi menyebut sejarah bangsa Indonesia membuktikan Pancasila menjadi ideologi yang mempersatukan.
BACA JUGA: Saga dan Ribuan Masyarakat di Cirebon Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Dari situ, para perwakilan tokoh sepakat untuk membangun kedamaian dalam kehidupan beragama dalam kondisi apa pun.
"Guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama," kata Mughni saat membacakan isi deklarasi di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Selasa.
Selain itu, para tokoh menyadari bahwa diskriminasi dan politisasi agama bertentangan dengan Pancasila serta berpotensi memunculkan disintegrasi.
"Segala bentuk gagasan yang mengarah kepada politisasi agama atau politik identitas diskriminatif atas nama agama, seharusnya dihindari demi tegaknya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," lanjut Mughni saat membacakan isi deklarasi.
Ketua Panitia Acara Simposium Nasional Irvansyah mengatakan iklim sosial yang mulai menghangat memasuki tahun politik harus menjadi perhatian semua pihak.
Utamanya, kata dia, semua pihak bisa memastikan perbedaan dalam pandangan dan sikap politik tidak menghalangi rasa persatuan.
Namun, kata Irvansyah, fakta yang tidak dipungkiri ialah momentum politik acapkali dijadikan kelompok tertentu mengusik perbedaan melalui isu keagamaan.
"Menggunakan politisasi agama untuk kepentingan politik yang menghalalkan segala cara meski imbasnya adalah perpecahan atau konflik yang mengatasnamakan agama," katanya di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Selasa. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan