Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan Harus Dimulai dari Penataan Pemanfaatan Tanah dan Ruang

Jumat, 08 April 2022 – 15:45 WIB
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra dalam acara Workshop yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga dan Eco Nusa. Foto: Humas Kementerian ATR/BPN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra mengatakan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif harus dimulai dari penataan pemanfaatan tanah serta ruang.

Dia mengatakan hal itu hanya dapat terwujud dengan sinkronisasi lintas sektor, salah satunya adalah konse integrated coastal management. 

BACA JUGA: Begini Langkah ATR BPN Mendukung Pembangunan IKN Nusantara

Adapun konsep integrated coastal management adalah upaya peningkatan kapasitas aparatur dengan memberikan dasar untuk memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip terkait dasar-dasar pengawasan pantai sesuai peraturan yang berlaku.

Hal itu dengan melibatkan beberapa kementerian/lembaga, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian ATR/BPN. 

BACA JUGA: Gandeng Kementerian BPN/ATR, PDIP Sebut Selesaikan Misi Megawati yang Tertunda

“Ini merupakan tantangan dalam mendorong terwujudnya blue economy, yaitu begitu banyaknya sektor yang bekerja di dalamnya," katanya secara daring, Kamis (7/4) dalam workshop yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga dan Eco Nusa.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga memaparkan beberapa tantangan pokok yang dihadapi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BACA JUGA: Wujudkan Peta Kota dan Kelurahan Lengkap, Kementerian ATR/BPN Gunakan Strategi Ini

Salah satunya, kata Surya, adalah persoalan kemiskinan yang absolut dan struktur masyarakat setempat. 

“Ini perlu menjadi perhatian serius. Kantung-kantung kemiskinan banyak terjadi di daerah ini,” kata Surya. 

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu mengungkapkan persoalan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ini menjadi salah satu bahasan utama dalam kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022.

"Upaya proaktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil menjadi sangat penting dalam agenda G20, yaitu mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif, dalam arti no one is left behind," pungkas Surya Tjandra. (mcr18/jpnn)


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mercurius Thomos Mone

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler