jpnn.com - JAKARTA - Kasus penangkapan dan penahanan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, dinilai menjadi bukti ketidakberdayaan Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, meski kritikan cukup banyak disuarakan masyarakat bagi penyelamatan lembaga antirasuah tersebut, presiden tetap terlihat seolah tak berdaya menyelamatkan, meskipun beberapa waktu lalu sampai membentuk tim guna mencari solusi.
BACA JUGA: Novel Ditangkap, Pimpinan KPK Kesulitan Hubungi Kapolri
"Jadi bagi saya, Presiden Joko Widodo tidak memimpin dan Kapolri tidak memegang Komando (terhadap kepolisian)," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumat (1/5).
Dahnil memandang, dalam kasus ini Polri terlihat seakan tidak peduli terhadap kritik publik. Bukannya melakukan reformasi internal untuk menumbuhkan kepercayaan publik, kepolisian justru terlihat semakin menunjukkan arogansi dan kesewenang-wenangan dengan terus melakukan aksi kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidikan KPK.
BACA JUGA: Pimpinan KPK: Kalau Gagal, Saya Mundur!
"Penahanan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan menunjukkan Polri membangkang dan menghina perintah Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kriminalisasi. Suara publik dan perintah presiden mereka abaikan," ujarnya.
Dahnil juga mencium dalam penangkapan Novel, kuat mengemuka aroma balas dendam dan menggunakan hukum sebagai alat teror terhadap pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Tak Terganggu Aksi Buruh, Warga Berolahraga di Area CFD
"Saya mendesak agar Presiden Joko Widodo bertindak lebih tegas, karena terang dengan tindakan polisi menahan Novel, kepolisian telah menghina presiden," ujarnya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Novel Baswedan Dijebloskan di Rutan Brimob
Redaktur : Tim Redaksi