jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai penataan trotoar yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan tidak berpihak kepada masyarakat. Hal itu terlihat dari postur anggaran di dalam KUA-PPAS.
Menurut politikus PDIP itu, penataan trotoar dilakukan setiap tahun tanpa konsep yang menyeluruh. Banyak kegiatan anggaran yang belum terkoordinasi dengan baik antara masing-masing perangkat daerah.
BACA JUGA: Polisi Imbau Pengguna GrabWheels Tak Melintas di Jalan Raya dan Trotoar
"Seperti penataan trotoar yang di dalamnya terdapat saluran air, utilitas, penghijauan dan parkir. Termasuk untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)," kata Yuke.
Yuke menyebutkan bahwa dalam pemaparan kajian penataan trotoar yang dilakukan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Harri Nugroho beberapa waktu lalu, belum terlihat adanya kordinasi antar pemilik utilitas.
BACA JUGA: DPRD DKI Setuju Anggaran Revitalisasi Trotoar Rp 1 Triliun
Untuk utilitas dan saluran air, kata Yuke, Dinas Bina Marga sudah menyediakan lubang perbaikan utilisas dan menjamin tidak akan ada bongkar pasang di trotoar yang sudah ditata lagi nantinya.
Padahal banyak pengguna utilitas belum bekerja sama menggunakan utilitas yang disediakan Pemprov. "Hal ini idealnya dibereskan semuanya dulu sehingga begitu selesai penataan trotoar dan jalan, aturan mainnya untuk hal-hal yang terintegrasi bisa langsung berjalan," ucap politikus PDIP itu.
BACA JUGA: DPRD: Banjir Ancam Jakarta, Kok Anies Malah Prioritaskan Trotoar?
Kemudian, lanjut dia, ketika Komisi D berkunjung ke penataan trotoar Cikini, Jakarta Pusat, banyak kendaraan parkir di badan jalan dan berdampak terhadap kemacetan. Apalagi, penataan trotoar sendiri sudah memakan dua lajur jalan.
"Saya berkali-kali bertanya bagaimana konsep penataan trotoar secara keseluruhan? Bagaimana utilitas untuk trotoarnya kecil? Bagaimana penataan parkir dan sebagainya. Jawabannya masih sangat belum memuaskan," kata Yuke.
Yuke menjelaskan, penataan trotoar itu banyak melibatkan sektor perangkat daerah lainnya. Misalnya saja untuk saluran air ada di Dinas Sumber Daya Air (SDA).
Kemudian parkir ada di dinas Perhubungan lalu pohon di dinas pertamanan dan kehutanan, ditambah pemilik utilitas kabel telkom, PLN dan sebagainya.
Artinya, kata Yuke, semua perangkat daerah yang terlibat dalam penataan trotoar tidak boleh saling ego sektoral, harus saling terkoordinasi agar tidak ada kegiatan tambal sulam penaatan trotoar dan masyarakat akhirnya dapat benar benar merasakan bahwa kegiatan penataan trotoar itu tepat sasaran.
"Perbaikan trotoar setiap tahun anggaran itu paling kelihatan di masyarakat. Wajar kalau trotoar dikenal sebagai kegiatan tambal sulam karena tidak tepat sasaran," katanya. (ant/dil/jpnn)
Video Pilihan :
Redaktur & Reporter : Adil