jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PKS Mulyanto mengkritik pencabutan larangan ekspor batu bara mulai hari ini, Rabu (12/1).
Mulyanto menilai pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah tidak mempunyai dasar argumentasi yang kuat.
BACA JUGA: Luhut Binsar Bertemu Menteri Ekonomi Jepang, Ada Ucapan Terima Kasih, soal Batu Bara?
"Ini kan jadi terkesan kebijakan yang mencla-mencle dan tidak berwibawa," kata Mulyanto saat dikonfirmasi, Rabu.
Menurutnya, seharusnya sebelum membuat kebijakan strategis pemerintah membuat kajian komprehensif, agar larangan ekspor batu bara dapat diterima dengan baik.
BACA JUGA: Pasokan Batu Bara Domestik Sudah Aman, Ekspor Kapan Dibuka?
"Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus akurat jangan sekedar gertak sambal, yang akhirnya mudah di lobby pengusaha," ungkapnya.
Mulyanto menyebut kebijakan yang diambil harusnya berbasis data komprehensif baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penyediaan batu bara.
BACA JUGA: Berita Terkini soal Larangan Ekspor Batu Bara, Ada Kabar Baik dari Luhut Binsar?
Pasalnya, berdasarkan fakta di lapangan, selain tidak panuh dalam kewajiban DMO, pengusaha juga tetap nekat mengekspor batu bara.
Di sisi lain manajemen pengadaan batu bara juga kurang baik PLN.
"Jangan sampai ketika pengusaha teriak termasuk juga negara-negara importir batu bara Indonesia, kita baru tergopoh-gopoh merespons dan mencabut pelarangan ekspor tersebut.
Politikus PKS itu menyebut kondisi ini jelas akan merusak kewibawaan negara, baik di hadapan pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Kesannya Pemerintah kita mudah diatur dan ditekan.
"Ke depan situasi ini harus menjadi pelajaran bagi Pemerintah. Masak negara dengan sumber batu bara yang berlimpah kita kesulitan dalam penyediaannya untuk listrik," imbuh Mulyanto.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mencabut larangan ekspor batu bara pada hari Rabu (12/1).
Eks Menko Polhukam itu menyebut jika pemerintah memutuskan membuka ekspor batu bara kembali maka akan tetap dilakukan secara gradual. (mcr10/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robia