jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan perkembangan dari pasokan batu bara untuk PLN.
Luhut Binsar menjelaskan pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan HOP PLTU PLN dan IPP pada Januari 2022 diperlukan pasokan batu bara sebesar 16,2 juta MT (Metrik Ton).
BACA JUGA: Dunia Internasional Mulai Gerah dengan Larangan Ekspor Batu Bara Indonesia
Hal itu sesuai dengan arahan Menteri ESDM (akhir bulan minimal 15 HOP dan untuk daerah yang jauh dan kritis di atas 20 HOP.
"Kekurangan pasokan sebesar 2,1 juta MT yang kemarin dilaporkan, sudah terpenuhi dari tambahan penugasan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESD. Pada tanggal 9 Januari 2022 dan akan diselesaikan perikatannya paling lambat 11 Januari 2022," ujar Luhut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (10/1).
BACA JUGA: Alasan Presiden Cabut 2.078 Izin Usaha Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Luhut Binsar juga mengatakan total kebutuhan armada untuk mengangkut batu bara untuk pemenuhan target HOP di akhir Januari sebanyak 130 vessel shipment dan 771 tongkang shipment.
Menurutnya, kekurangan armada sejumlah 18 vessel dan 211 tongkang, telah terpenuhi sejumlah 11 vessel dan 187 tongkang.
BACA JUGA: Ketua Banggar DPR Sampaikan 6 Pandangan Soal Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara
"Sisanya masih dalam proses nominasi dan seluruhnya digaransi ketersediaannya oleh INSA, sesuai waktu dan lokasi yang telah ditentukan PLN," jelas Menko Luhut.
Luhut menyebut dengan kondisi membaik, maka langkah-langkah intervensi akan memberikan koreksi positif terhadap HOP yang semula dalam kondisi krisis menjadi minimal 15 HOP dan untuk daerah yang jauh dan kritis di atas 20 HOP.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil operasi lapangan Tim Minerba bersama tim PLN mengenai kargo batu bara tujuan ekspor di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, beberapa sudah berhasil ditindaklanjuti.
"Sejumlah 62,5 ribu MT kargo batu bara yang diperuntukkan ekspor, atas dukungan semua pihak, termasuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan, berhasil dialihkan ke tujuan domestik dan segera mengarah ke PLTU Paiton 9," beber Luhut.
Terkait solusi jangka menengah, Menko Luhut juga meminta tim lintas K/L menyiapkan solusi Badan Layanan Umum (BLU) untuk pungutan batu bara.
Eks Menko Polhukam itu mematok waktu tujuh hari agar rencana tersebut sudah bisa dipaparkan kepadanya.
Luhut juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dapat menyelesaikan proses audit agar perbaikan-perbaikan yang sifatnya permanen bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah serupa di masa depan.
Dia juga meminta ada solusi yang menyeluruh terkait penyelesaian pasokan batu bara ke dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
Luhut meminta tim lintas Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdiri dari Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan PLN, untuk menyiapkan solusi jangka menengah terkait DMO batu bara. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia