Pencalonan Mega, Tak Langgar Etika

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, Gayus Lumbuun dari PDIP menegaskan bahwa pencalonan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjadi presiden sama sekali tidak melanggar etika.

"Justru kami berpegang pada etika yang sangat berlaku umum dan universal berupa belajar dari kekalahan masa lalu dan menyiapkan yang terbaik demi masa depan," ujar Gayus Lumbuun di DPD Jakarta, Rabu (15/10).

Menurut Gayus, sebuah negara seperti Inggris pada masa lalu dalam perjalanan sejarahnya juga pernah mengalami krisis berkepanjanganTapi setelah bangsa tersebut belajar dari berbagai kegagalan yang dialaminya, maka sekarang dia menjadi bangsa yang kuat dan punya kapabilitas dalam menghadapi berbagai krisis dunia.

Berbeda dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

BACA JUGA: BK DPR Cuekin Agus Chondro

"Selama kepemimpinannya berbagai musibah datang silih bergantiDan tidak satupun yang beliau maknai secara arif dan bijaksana untuk memperbaiki kinerja presiden," kata Gayus Lumbuun.

Selain malapetaka datang silih berganti, lanjut Gayus Lumbuun, jumlah pengangguran semakin meningkat dan rakyat kian banyak yang mengalami kemiskinan secara mendadak

BACA JUGA: Depag dan Depkum HAM Boros Listrik

"Apa sih, keberhasilan Presiden SBY?" tanya Gayus Lumbuun, sembari berharap agar SBY jangan sampai patah semangatMaju terus," kata kader PDIP itu.

Ditempat yang sama, pengamat hukum tata negara Universitas Kristen Indonesia (UKI) Margaretha Kamis, menjelaskan secara hukum pencapresan Megawati sama sekali tidak melanggar hukum.

"Dari sisi etika sangat, tergantung hatinya dan ukuran kapasitas internal etika yang dipakai," kata Margaretha Kamis.

Ketika didesak dari sisi dirinya pribadi, Margaretha menyarankan agar Megawati tak usah ikut

BACA JUGA: Kasus Bagir Sudah di KY

"Saya pribadi bersikap untuk mereka yang pernah maju tak usah ikut pilpres guna memberi kesempatan pada yang lain," ujarnya.

Sementara Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqodas berpendapat orang yang kalah secara politis tanpa politik uang tidak ada salahnya untuk maju jadi capres.

"Soal kalah atau menang dalam pilpres tidak serta-merta soal calon, tapi juga terkait langsung dengan cukong," ujarnya.

Apalagi dimasa transisi ini, lanjutnya, keadilan dan demokrasi itu masih jadi milik pemerintahSementara rakyat berada di barisan belakang.

"Karena itu, Komisi Yudisial bersikap untuk memprioritaskan aspek pemberdayaan sosial masyarakat lebih berperan dalam memperbaiki kondisi bangsa ini," tegasnya(Fas)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Danamon Lunasi Hutang Subdebt