Ratusan pencari suaka di Pulau Manus dan Nauru akan menjalani penilaian keamanan dan karakter baru seiring Pemerintah Australia bersiap menghadapi "arus masuk’ pencari suaka pasca disahkannya aturan pengiriman pencari suaka untuk berobat di Australia kata Jaksa Agung Australia Christian Porter.

Parlemen Federal Australia pekan lalu mengesahkan RUU Medevac - dengan dukungan dari Partai Buruh, Partai Hijau dan independen – yang memberi dokter lebih banyak kewenangan untuk memutuskan apakah seseorang harus dibawa ke Australia untuk menjalani perawatan medis.

BACA JUGA: Capres-Cawapres Indonesia Diminta Lebih Fokus Ke Energi Terbarukan

Jaksa Christian Porter mengatakan pejabat Dalam Negeri bersiap menghadapi "masuknya ratusan" pencari suaka sebagai akibat dari undang-undang baru tersebut, dan sekarang mereka tengah melakukan pemeriksaan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan.

"Penilaian yang akan diperlukan untuk melihat kesesuaian mereka dengan alasan keamanan dan kriminal untuk masuk ke Australia tidak dilakukan, dan hal itu sedang dilakukan sekarang," katanya kepada Insiders.

BACA JUGA: Dianggap Kuno, Dakwah Masjid Mulai Ditinggalkan Milenial Indonesia

"[Itu] tidak dilakukan sebelumnya karena tidak pernah maksudkan bahwa orang-orang itu akan memasuki Australia."

Undang-undang yang baru disahkan itu mengizinkan Menteri Dalam Negeri untuk menolak transfer jika pencari suaka telah melanggar UU ASIO, diberi penilaian keamanan yang merugikan, atau sebelumnya dijatuhi hukuman 12 bulan penjara.

BACA JUGA: Debat Presiden Perlu Ubah Fokus Dari Swasembada ke Ketahanan Pangan

Jaksa Agung Christian Porter berpendapat bahwa RUU Medevac telah "secara radikal mempersempit kebijakan menteri", yang berarti beberapa pencari suaka yang telah dituduh melakukan kejahatan serius dapat akhirnya datang ke Australia. Photo: Pencari suaka di Pulau Manus, digambar dan dan Nauru akan menjalani penilaian baru. (Supplied: Federal Government)

"Kami sudah menerbitkan peringatan pada jenis masalah karakter ini atas lusinan dari mereka," katanya.

Sementara RUU Medevac hanya berlaku untuk pencari suaka yang saat ini berada di Pulau Manus dan Nauru, Pemerintah telah memperingatkan para pelaku penyelundupan manusia berpeluang menggunakan "pelemahan" kebijakan Australia ini untuk memulai kembali bisnis mereka.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perdana Menteri Scott Morrison telah membuat pesan peringatan dalam bentuk Video yang akan diterjemahkan dan didistribusikan secara internasional – kalau "tidak seorang pun yang mencoba perjalanan kapal ilegal ke Australia akan diizinkan menetap di sini".

Klip berdurasai dua menit itu menampilkan PM Scott Morrison berbicara ke kamera dan mengatakan kepada pencari suaka "Pemerintah Australia tidak mentolerir penyelundupan manusia dan perjalanan illegal dengan kapal ke Australia".

"Jadi, jangan buang-buang uang atau mempertaruhkan nyawa Anda atau nyawa orang lain tanpa bayaran," katanya dalam video itu. Video: "Zero Tolerance"; PM records video directed at people smugglers (Indonesian)

PM Scott Morrison berusaha mengubah kekalahan memalukan di Parlemen menjadi garis serangan baru terhadap lawan-lawannya.

Keputusan Partai Buruh untuk mendukung RUU tersebut menandai perubahan signifikan pertama dalam kebijakan perlindungan perbatasan partai dalam beberapa tahun, tetapi Pemimpin Oposisi, Bill Shorten, menegaskan bahwa ada kemungkinan untuk memiliki perbatasan yang kuat dan perawatan manusiawi.

Baca berita selengkapnya dalam bahasa Inggris disini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Australia dan Indonesia Akan Tandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas Sebelum Pemilu