jpnn.com - JAKARTA--Banyaknya penipuan yang mencatut nama pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membuat instansi pimpinan Yuddy Chrisnandi itu mengambil langkah hukum.
Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman menegaskan, pihaknya tidak bisa lagi mendiamkan kasus penipuan yang membawa-bawa nama pejabat. Itu sebabnya, pihaknya memutuskan membawa masalah ini ke aparat penegak hukum agar pencatut nama pejabat KemenPAN-RB jera.
BACA JUGA: KPK Boyong Bekas Anak Buah OC Kaligis ke LP Sukamiskin
"Saya sudah memerintahkan Kasubag Perencanaan Kasubag Perencanaan dan Jaringan Dokumentasi Hukum Suryo Hidayat untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya," tegas Herman di Jakarta, Kamis (10/3).
Hal ini dibenarkan Suryo, yang menyatakan sudah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Dari laporan tesebut, pihak Polda segera menindaklanjuti, dan mengejar pelaku yang menggunakan HP dengan nomor yang tercantum di surat undangan tersebut.
BACA JUGA: Kata Pengamat, Check and Balanced DPR Tidak Jalan
“Polisi langsung mengejar terduga pelaku penipuan ini,” imbuhnya
Suryo menambahkan bahwa surat undangan mencatut pejabat kemenpan-RB yang disebar pelaku tertanggal 16 Februari 2016, acara kegiatan di Hotel Gradiant City, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 Jakarta Pusat, Jumat – Minggu pada 26 – 28 Februari 2016.
BACA JUGA: Lagi, Beredar Undangan Catut Pejabat KemenPAN-RB
Kepada peserta diminta membawa foto copy RKA-KL, rencana operasional kegiatan 2016, dan SK penetapan SAK dan Simak BMN.
Disebutkan juga seluruh biaya transportasi dan akomodasi hotel untuk setiap peserta ditanggung oleh KemenPAN-RB, yang akan diterima sebelum berangkat ke tempat kegiatan.
Hal ini mirip dengan undangan palsu untuk uji publik Rancangan Perpres Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menyebutkan bahwa panitia akan menanggung satu orang peserta.
Kabag Komunikasi Publik KemenPAN-RB Suwardi mengatakan, kasus serupa sudah beberapa kali terjadi. Ada yang menyertakan informasi harus membayar sejumlah uang, ada juga yang tidak, seperti halnya undangan bodong terakhir ini.
“Memang, mereka tidak mencantumkan besaran rupiah yang harus dibayar. Tetapi dia minta segera menghubungi panitia melalui nomor kontak yang tertera,” ujarnya.
Dijelaskan, biasanya pejabat yang diundang akan mengajak stafnya, dan menelepon untuk konfirmasi. “Nah di situlah terjadi negosiasi, dan kalau si penipu ini minta ditransfer sejumlah uang ke nomor rekening,” ujarnya.
Suwardi juga mengatakan agar semua pihak lebih waspada terhadap undangan-undangan yang mengatasnamakan KemenPAN-RB. Kalau melihat ada kejanggalan supaya menghubungi KemenPAN-RB, agar tidak menjadi korban penipuan. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Berhak Jadi Calon Independen, Tapi Sebaiknya...
Redaktur : Tim Redaksi