jpnn.com, MOROTAI - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Hamli mengatakan, pencegahan terorisme di daerah perbatasan membutuhkan pendekatan khusus.
“Daerah perbatasan memiliki ciri khas tersendiri karena menjadi perlintasan orang dan barang. Di sini harus ada pendekatan khusus, salah satunya adalah harus diperkuat pengamananya, baik itu oleh TNI maupun Polri. Apalagi rata-rata di kawasan perbatasan, petugas keamanannya minim," ujar Hamli saat menjadi narasumber Dialog Pelibatan Masyaraat dalam Pencegahan Terorisme di Daerah Perbatasan di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Selasa (7/8).
BACA JUGA: Direktur CISS: Ilmu Intelijen Sangat Penting untuk Mahasiswa
Di daerah perbatasan seperti Morotai, lanjut Hamli, kelompok pelaku terorisme bisa melintas kapan saja untuk menyeberang ke negara tetangga.
Sementara itu, barang-barang yang berkaitan dengan terorisme juga bisa dengan mudah diseberangkan.
BACA JUGA: Osama di Mata Ibu: Bocah Pemalu yang Dirusak Ekstremis
Hal itu pun diakui salah satu mantan kombatan Ali Fauzi Manzi, adik bomber bom Bali Amrozi, yang juga menjadi narasumber pada kegiatan tersebut.
"Ali Fauzi ini mantan kombatan di Mindanao. Kalau pulang dan pergi lewatnya di sini. Dia mengakui bahwa detonator yang digunakan bom Bali dibawa melintasi Morotai. Ini alasan kenapa di sini penting diadakan pencegahan terorisme. Sekali lagi, kegiatan ini semata-mata untuk mencegah agar masyarakat tidak terpapar radikalisme dan terorisme," imbuh Hamli.
BACA JUGA: Napi Kasus Terorisme Tersebar di 113 Lapas
Pendekatan khusus lainnya yang juga penting dilakukan di daerah perbatasan adalah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan bupati Morotai bahawa dibutuhkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk pencegahan terorisme yang maksimal.
"BNPT akan berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga, akan kami sampaikan bahwa perekonomian dan kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan," jelas Hamli.
Terkait program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan memberikan honor kepada imam dan pendeta di 187 rumah ibadah, Hamli menyebutnya sebagai sebuah terobosan positif.
Sebagaimana diketahui, imam dan pendeta di Morotai diberi honor sebesar Rp 1,2 juta per bulan.
“Dengan memberikan honor pemerintah bisa mengontrol agar rumah ibadah tidak dijadikan lokasi penyebarluasan paham radikal terorisme," kata Hamli. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Sampai Mahasiswa Terpapar Radikalisme
Redaktur & Reporter : Ragil