Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Belum Jelas, Pentolan Honorer K2 Mulai Curiga

Sabtu, 29 Mei 2021 – 21:21 WIB
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021 makin tidak jelas. Menyusul informasi yang diperoleh honorer K2 maupun nonkategori dengan sumber cuitan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan yang diunggah di akun Twitter-nya. 

Menurut Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih, walaupun informasi bahwa pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 belum dibuka 31 Mei adalah pendapat pribadi, tetapi tidak mungkin seorang pejabat berani bersuara di medsos kalau tidak ada dasarnya.

BACA JUGA: Guru Honorer K2: Rekrutmen PPPK 2021 Tidak Sesuai Kampanye Mas Nadiem

"Kami sih sangat yakin informasi Pak Ridwan itu benar walaupun para pelamar disuruh menunggu informasi resmi dari BKN lewat akun resminya," kata Titi kepada JPNN.com, Sabtu (29/5).

Dia menegaskan, gara-gara cuitan Ridwan itu, seluruh honorer K2 maupun nonkategori panik. Ada ketakutan kalau rekrutmen terganjal anggaran gaji terutama formasi PPPK.

BACA JUGA: Bu Titi: Seleksi PPPK 2021 untuk Honorer atau Pendatang Baru? Terbukti Afirmasi Tebang Pilih

Apalagi kata Titi, banyak daerah yang formasi PPPK-nya tidak sesuai usulan. Ada penurunan signifikan dari usulan kebutuhan.

"Ini formasi PPPK-nya hanya sedikit loh. Bagaimana bisa mengakomodir seluruh honorer K2. Belum lagi ada honorer nonkategori," keluhnya.

BACA JUGA: Honorer K2 Heboh, Ada Informasi Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Ditunda

Titi yang sudah menjadi guru PPPK ini mengungkapkan bagaimana persiapan teman-temannya untuk menghadapi tes nanti meski ada kekhawatiran gagal karena melihat afirmasi yang sedikit dan harus bersaing dengan guru muda.

"Ini ada apa ya, kok rekrutmen PPPK 2021 sepertinya hanya enak didengar tetapi sulit dijalankan," ucapnya.

Titi menambahkan, sesuai laporan para koordinator daerah PHK2I, daerah kesulitan anggaran sehingga tidak bisa mengalokasikan formasi PPPK 2021 lebih banyak. Ini karena Pemda harus menanggung beban gaji dan tunjangan PPPK. (esy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler