jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Garut Dudi Abdullah meminta pemerintah memprioritaskan mereka dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021.
Dia menyebutkan, jumlah guru honorer K2 tidaklah banyak sehingga layak mendapatakan perlakuan khusus.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2021: Tambahan Poin Guru Honorer Harus Berbeda Berdasar Masa Pengabdian
"Jangan samakan kami dengan guru honorer nonkategori," ujar Dudi kepada JPNN.com, Jumat (12/3).
Menurut Dudi, pemerintah seharusnya memerhatikan seluruh honorer K2.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2021: Kantongi Serdik, Guru Honorer K2 Minta Poin Ganda
Bukan hanya guru yang mengabdi belasan tahun, tetapi tenaga kependidikan dan teknia lainnya.
Kalau pemerintah tahun ini fokus mengangkat guru PPPK, lanjutnya, dahulukan honorer K2 di tes pertama, Agustus.
BACA JUGA: Marwan Batubara Ungkap Kalimat Amien Rais saat Bertemu Presiden Jokowi
Selanjutnya pada tes kedua Oktober dan terakhir Desember, baru honorer nonkategori.
Tanpa afirmasi pemerintah, Dudi pesimistis banyak honorer K2 yang lulus passing grade.
Mestinya pemerintah menguji sesama guru honorer K2 agar mereka tidak grogi.
Dia mencontohkan, di Kabupaten Garut sisa guru honorer K2 sekitar 800 orang. Mereka sangat berharap lulus semua dengan kebijakan afirmasi khusus menggunakan sistem waiting list.
Apalagi daerah tidak keberatan mengangkat guru honorer K2 karena melihat pengabdiannya belasan hingga puluhan tahun.
"Itu bentuk penghargaan buat kami," pungkas Dudi. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad