jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian menyatakan dukungannya terhadap rekrutmen satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021.
Salah satu bukti dukungan Kemendagri adalah terbitnya Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan PPPK.
BACA JUGA: Inilah Solusi agar PPPK Tak Menggeser Guru Honorer di Sekolah Negeri
"Dengan Permendagri tersebut tidak ada alasan Pemda untuk tidak mengalokasikan gaji dan tunjangan PPPK," kata Mochamad Ardian dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI, Selasa (30/3).
Dia meminta Pemda yang belum mengusulkan kebutuhan formasi guru PPPK, segera mengajukan.
BACA JUGA: Beredar Passing Grade PPPK 2021, Guru Honorer Heboh, Ini Penjelasan Panselnas
Kalaupun belum masuk dalam anggaran 2021, bisa menggunakan alokasi dana cadangan. Di mana dialokasikan Rp310 miliar untuk provinsi. Sedangkan Rp2,44 triliun untuk kabupaten/kota.
"Jadi Pemda tidak perlu menunggu APBD Perubahan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PPPK 2021 karena bisa menggunakan dana cadangan itu," ucapnya.
BACA JUGA: ES Pesan Layanan PSK, Bertemu di Kamar Hotel Sebentar, Langsung Kabur ke Kantor Polisi
Mochamad Ardian menambahkan, Kemendagri telah melakukan pendekatan terhadap daerah-daerah yang belum mengajukan usulan kebutuhan formasi PPPK.
Dia optimistis, bila pemerintah pusat sudah menetapkan berapa jumlah kuota PPPK masing-masing daerah, Pemda secepatnya mengajukan usulan kebutuhan.
"Jadi sekarang ini Pemda lagi menunggu kuota untuk mereka berapa," tandasnya. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad