jpnn.com - JAKARTA – Pernyataan dua pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi indikasi kuat bahwa pendaftaran PPPK 2024 dan CPNS 2024 akan segera dibuka.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pembahasan Rancangan PP Manajemen ASN saat ini menuju titik akhir, yakni masuk tahapan pengajuan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM.
BACA JUGA: Sudah Ada Kepastian Pendaftaran PPPK 2024 & CPNS, Alhamdulillah
Perlu diketahui bahwa salah satu substansi PP Manajemen ASN ialah mengenai penataan non-ASN, yang berkaitan dengan pengangkatan honorer jadi PPPK.
Nah, regulasi yang memuat hal teknis seleksi PPPK 2024 dan CPNS 2024 harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi, yakni PP Manajemen ASN.
BACA JUGA: Pentolan K2: Hukum Pemda yang Masih Rekrut Honorer, Segera Buka Pendaftaran PPPK!
Dengan kata lain, PermenPAN-RB yang mengatur hal teknis pengadaan CASN 2024, harus mengacu pada PP Manajemen ASN sebagai turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Biasanya, merujuk seleksi CASN tahun-tahun sebelumnya, nantinya akan ada PermenPANRB tentang pengadaan PPPK 2024, PermenPANRB tentang pengadaan CPNS 2024, dan PermenPANRB tentang pengadaan PPPK guru 2024.
BACA JUGA: Pemda Kaya, Seluruh Guru Honorer Diangkat 2024, tetapi Bukan PPPK
Plt. Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) KemenPAN-RB Aba Subagja menyampaikan bahwa posisi Rancangan PermenPAN-RB tentang pengadaan CASN 2024 saat ini sudah ada di Kemenkumham untuk proses pengundangan.
"PermenPAN-RB pengadaan CPNS 2024 dan PPPK 2024 proses pengundangan," kata Aba Subagja kepada JPNN.com, Kamis (25/7).
Aba juga memastikan bahwa jadwal pembukaan pendaftaran PPPK 2024 dan CPNS 2024 masih sesuai rencana, yakni Juli-Agustus.
"Sampai saat ini timeline-nya masih tetap Juli-Agustus. Tidak diundur tahun 2025," kata Aba kepada JPNN.com, Kamis (25/7).
Isu Panas Menjelang Pendaftaran PPPK 2024
Apa saja yang akan dituangkan dalam PermenPANRB tentang pengadaan PPPK 2024?
Jika mengacu PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK 2023 untuk Jabatan Fungsional, terdapat beberapa hal penting yang akan tertuang dalam aturan teknis tersebut.
Pembentukan Panselnas dan susunannya serta Panitia Seleksi PPPK tingkat instansi, sudah tentu akan diatur di PermenPAN-RB.
Bakal diatur mendetail mengenai tahapan pengadaan PPPK, mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.
Pada bagian pelamaran agar disebutkan secara mendetail persyaratan bagi honorer untuk bisa mendaftar seleksi PPPK 2024. Termasuk alokasi formasi bagi penyandang disabilitas.
Diatur juga mengenai tahapan seleksi, yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
Hal yang berkaitan dengan kontrak kerja PPPK juga akan diatur di bab tersendiri.
Ketentuan pada PermenPANRB yang mengatur persyaratan honorer yang bisa ikut mendaftar PPPK 2024, berpotensi memicu reaksi dari sebagian honorer.
Pasti akan ada yang kecewa lantaran saat ini masih ada jutaan honorer, sementara formasi yang diusulkan pemda tidak sesuai yang diharapkan.
Terlebih, seleksi PPPK 2024 menjadi penentuan nasib jutaan honorer. Bagi yang gagal seleksi berpeluang kehilangan pekerjaan lantaran UU ASN mengamatkan penataan honorer harus tuntas akhir tahun ini. Setelahnya, hanya ada dua jenis pegawai di instansi pemerintah, yakni PNS dan PPPK.
Karena itu, jika disebutkan syarat bisa mendaftar PPPK 2024 ialah honorer yang sudah masuk data base BKN, toh selama ini banyak honorer yang merasa sebagai honorer tercecer.
Potensi polemik juga ada pada kebijakan-kebijakan afirmasi yang berkaitan dengan sisa honorer K2 dan pelamar P1, yakni yang sudah lulus passing grade seleksi PPPK 2021, tetapi hingga saat ini belum mendapatkan penempatan.
Begitu pun yang berkaitan dengan instansi tempat melamar. Apakah honorer harus melamar lowongan PPPK di instansi tempatnya bekerja selama ini, atau boleh melamar di instansi lain.
Minimnya formasi PPPK 2024, sebagaimana terjadi pada 2023, berpotensi merebak kembali isu geser-menggeser. Honorer induk justru tergeser honorer dari instansi lain.
Tahapan pengumuman lowongan formasi-formasi PPPK yang dibuka, biasanya juga menjadi masa panas. Para honorer yang instansinya tidak membuka formasi yang linear dengan ijazahnya, juga bakal berteriak.
Isu krusial yang paling rawan, yakni berkaitan dengan kriteria honorer yang akan diangkat jadi PPPK Part Time.
Apakah kriterianya berdasar ijazah akhir? Apakah jenis pekerjaan saat menjadi honorer? Atau masa pengabdian sebagai honorer? Atau bahkan berdasar kemampuan fiskal masing-masing pemda?
Masih banyak teka-teki menjelang pendaftaran PPPK 2024, yang ditarget paling lambat Agustus mendatang. (sam/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu