jpnn.com - KANDANGAN - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Selatan, mempersiapkan proses tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun anggaran 2024.
Sebanyak 1.051 formasi PPPK 2024 disiapkan Pemkab HSS.
BACA JUGA: Honorer Ikut Pendaftaran PPPK 2024 Mendapat Sertifikat Syarat jadi Paruh Waktu
Kepala Bidang Administrasi dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten HSS Siti Mahmudah memerinci 1.051 formasi itu terdiri atas 670 jabatan tenaga teknis pelaksana, 26 jabatan tenaga teknis fungsional, 187 tenaga fungsional kesehatan, serta 168 formasi tenaga fungsional guru.
"Formasi Pemkab HSS sebanyak 1.051 PPPK pada 2024," kata Siti Mahmudah di Kandangan, Kabupaten HSS, Selasa (1/10).
BACA JUGA: BKN: Syarat Diangkat PPPK 2024, Honorer Wajib Daftar Seleksi & Ikut Tes
Dia mengatakan seluruh informasi terkait seleksi PPPK Pemkab HSS Tahun Anggaran 2024 dapat diakses melalui portal resmi, serta media sosial BKPSDM HSS.
Lebih lanjut Siti mengatakan pihaknya telah menggelar rapat panitia seleksi daerah (panselda) untuk persiapan pengumuman seleksi pengadaan PPPK.
BACA JUGA: Penerimaan PPPK 2024: Pemkab Garut Sediakan 1.600 Formasi, Honorer Dipersilakan Mendaftar
Terkait rapat panselda itu, Siti menjelaskan hal tersebut menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan PPPK di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Muhammad Noor meminta seluruh pihak terkait menyosialisasikan proses dan tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 secara masif kepada masyarakat.
"Hal tersebut dilakukan agar semua proses dan tahapan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan transparan," tutur Noor.
Dia mengatakan rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh aspek persyaratan pada pengumuman pelaksanaan pengadaan PPPK telah sesuai ketentuan.
"Ketentuan yang dipegang serta dipedomani pada proses dan tahapan seleksi tersebut sesuai peraturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Keputusan MenPAN-RB RI," ujarnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi