jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo urun pendapat terkait polemik pembayaran THR PNS di daerah. Pakde Karwo mengatakan, tidak bisa APBD tiba-tiba digeser untuk THR PNS.
Ditegaskan, setiap penggunaan uang negara harus melalui aturan yang ada. Jika pemkot/Pemkab tidak menganggarkan sejak awal pembahasan APBD, maka solusinya hanya satu.
BACA JUGA: Berita Terbaru THR PNS: Ingat, tak Semua Daerah Kaya Raya
“Bisanya hanya satu. Dia (kepala daerah, red) menulis surat kepada pimpinan dewan bahwa dia menggunakan anggaran mendahului dari perubahan anggaran,” ujar Pakde Karwo, Rabu (6/6).
Gubernur kelahiran Madiun itu melanjutkan, dalam hal penganggaran THR ini kepala daerah yang harus menginisiasi perubahan anggaran dalam APBD. Dengan berkirim surat kepada ketua DPRD, yang bermaksud mendahului sebelum perubahan anggaran.
BACA JUGA: Terbitkan SE THR PNS, Mendagri tak Minta Masukan KPK
“Ya kepala daerahnya yang ajukan. Tidak bisa (kalau kepala daerahnya tidak ajukan,Red),” jelasnya.
BACA JUGA: Berita Terbaru THR PNS: Ingat, tak Semua Daerah Kaya Raya
BACA JUGA: Kemenkeu Telepon Seluruh Daerah soal THR PNS, Hasilnya?
Sementara terkait penganggaran THR di Lingkungan Pemprov Jatim, Pakde Karwo mengaku bahwa tidak ada masalah mengenai beban fiskal ini. Diungkapkannya bahwa anggaran terkait THR sudah disiapkan.
“Kita sudah anggarkan tiap tahun di OPD (organisasi perangkat daerah) itu menjadi bagian. Jadi kami sudah punya tradisi bahwa Hari Raya seperti ini disisihkan,” sebutnya.
Maka dari itu, lanjutnya, ketika turun kebijakan mengenai pemberian THR dibebankan pada pemerintah daerah tidak kebingungan. (vga/rud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Alasan Bu Risma Tolak Geser Anggaran untuk THR PNS
Redaktur & Reporter : Soetomo