Pendidikan Berdemokrasi di Madura Harus Digenjot

Kamis, 24 April 2014 – 20:39 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Saifullah Mashum, mengaku sangat prihatin dengan belum terlaksananya pemungutan suara ulang (PSU) di 19 tempat pemungutan (TPS) di Sampang, Jawa Timur.

Saifullah mengaku sangat prihatin, karena dari peristiwa tersebut terlihat indikasi kuat masih adanya kelompok-kelompok tertentu di tengah masyarakat Indonesia, yang terus berusaha merusak tatanan demokrasi yang tengah dibangun dengan baik. Apalagi peristiwa kecurangan pemilu di Madura, bukan kali ini terjadi.

BACA JUGA: Hanura Habiskan Rp365,7 Miliar untuk Kampanye

“Kami sangat prihatin terhadap praktik demokrasi di Madura. Lagi-lagi terulang, seperti dulu di Pilkada, ada sampai diulang dua, tiga kali (pilkada) dan ini terjadi lagi,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (24/4).

Menghadapi kondisi ini, negara kata Saifullah, harus segera turun tangan dan harus secara maksimal memberi pelatihan-pelatihan berdemokrasi di daerah-daerah tertentu yang sangat rawan terjadinya hegemoni kelompok tertentu.

BACA JUGA: Desak KPK Teliti Rekening Penyelenggara Pemilu

Alasannya sangat sederhana, karena demokrasi tidak bisa dipaksakan, tanpa adanya pendidikan yang baik.

“Misalnya di sebagian Madura dan Papua. Itu negara harus benar-benar fokus memberikan pelatihan. Karena sangat rawatn terjadinya hegemoni kelompok atau tokoh-tokoh tertentu, sehingga merusak tatanan demokrasi. Yang salah selama ini sistem kita,” katanya.(gir/jpnn)

BACA JUGA: PKB Akan Gugat Hasil Pileg ke MK

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kerahkan PNS, KPU Minta Bantuan Bupati Sampang


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler