Sebuah penelitian menunjukkan, pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan apakah warga negara Papua Nugini (PNG) akan menyadari dan melaporkan tindakan korupsi.

Penelitian, yang melibatkan lebih dari 1.800 wawancara dengan warga di 9 dari 21 provinsi PNG - itu juga menunjukkan bahwa ketidakpercayaan yang tumbuh dalam tubuh lembaga anti-korupsi berarti warga cenderung untuk tetap diam dalam menghadapi korupsi.

BACA JUGA: Perusahaan Tambang Australia Makin Sering Diserang Hacker China

Peneliti bernama Grant Walton dari Universitas Nasional Australia (ANU), mengatakan, upaya terbaru pemerintah PNG untuk melemahkan lembaga anti-korupsi di negara ini tampaknya memiliki memiliki konsekuensi luas.

"Semakin berpendidikan warga di sana, semakin besar kemungkinan dan bersedianya mereka melaporkan korupsi," sebutnya.

BACA JUGA: Warga Australia Ikuti Kelas Memasak Nasi Kebuli, Sajian Khas Ramadan

Peneliti mengatakan, menindak pejabat korup bertumpu pada pendidikan dan inisiatif individu yang terlibat. (Foto: Reuters, Tim Wimborne)

Ia menerangkan, "Apa yang kami temukan adalah bahwa pendidikan formal dan upaya peningkatan kesadaran tentang korupsi benar-benar penting, tapi apa yang juga penting adalah peran negara dalam menangani korupsi."

BACA JUGA: Polwan di Queensland Pensiun Setelah 40 Tahun Lebih Bertugas

Papua Nugini baru-baru ini mencabut sejumlah langkah pemberantasan korupsi, termasuk menarik pendanaan komisi anti-korupsi ‘Taskforce Sweep’ dan membatalkan sejumlah kontrak aktivis anti-korupsi.

Peran individu penting untuk memerangi korupsi

Para peneliti mengatakan, upaya seperti itu membuat antusiasme masyarakat untuk melaporkan korupsi menjadi lemah.

"Saat ini di PNG, ada tanda-tanda yang ditangkap warga yang menyiratkan bahwa negara tak serius menangani korupsi," tulis laporan itu.

"Itu benar-benar mengkhawatirkan bagi mereka yang tertarik untuk membuat warga terlibat dalam gerakan anti-korupsi."

Namun, Grant menegaskan bahwa warga di seluruh Papua Nugini terus memainkan peran penting dalam melawan upaya pelemahan gerakan anti-korupsi.

Penyidik korupsi, Sam Koim, terus menyelidiki korupsi, meski ada penarikan dana dan dukungan dari pemerintah.

Sam mengatakan, ada bukti kuat terhadap Perdana Menteri PNG, Peter O'Neill, yang menghadapi tuduhan korupsi.

Banyak warga di PNG telah memperkirakan kelambanan penyidik, mengingat fakta bahwa ia ditunjuk oleh sang Perdana Menteri sendiri.

"Apa yang kami lihat di PNG adalah bahwa ada warga yang bersedia mengambil resiko banyak untuk membela aturan hukum," ungkap Grant.

"Kami tak tahu apa yang akan terjadi di PNG. Apa pun bisa terjadi pada kasus perdana menteri dan saya pikir itu akan sangat tergantung pada warga yang terlibat," tambahnya.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bahasa Aborigin Diajarkan untuk Anak TK di Canberra