PURWOKERTO - Ribuan lulusan SMP yang mandeg sekolah terus menjadi perhatian kalangan peduli pendidikan di Kabupaten BanyumasUpaya mencari solusi terus dilakukan, antara lain perlunya dibangun sekolah dhuafa, yang dikhususkan bagi siswa dari kalangan tidak mampu.
"Kalau mungkin, pemerintah bisa mendirikan sekolah Dhuafa bagi siswa, seperti di Kabupaten Purbalingga, " ujar Ketua PGRI Banyumas, Drs Takdir Widagdo SH, seperti diberitakan Radar Banyumas (Grup JPNN).
Dewan Pendidikan Banyumas, melalui sekretarisnya, Drs Tri Joko Heranto, juga mengajukan alternatif solusi
BACA JUGA: Waspadai Oknum Panitia Minta Uang Janjikan Lolos Sertifikasi
Menurutnya, selain pendirian sekolah dhuafa, pendirian sekolah di lokasi yang tepat atau wilayah yang merupakan kantong siswa mandeg sekolah, juga bisa menjadi solusi lainnya."Jumlah sekolah sudah memadai, yakni satu sekolah berbanding 40 hingga 48 siswa
BACA JUGA: Awas, Mafia Proyek Incar Program Rehab Sekolah
Menanggapi usulan itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dindik Banyumas, H Apenk Sunarta MPd mengatakan, oal pendirian sekolah atau gagasan tersebut, itu menjadi kebijakan pemerintah pusat
Namun, Apenk mengatakan, tidak menutup kemungkinan bisa juga didirikan sekolah dengan biaya terjangkau
BACA JUGA: Remaja Perlu Diedukasi Internet Sehat
Disiinggung soal fenomena ribuan siswa SMP mandeg, Apenk menyebut beberapa faktor yang selama ini menjadi penyebabSelain karena masalah ekonomi, juga karena faktor budaya atau adat, pilihan orang tua, hingga fanatik agama.Soal tudingan yang menyatakan dinas selama ini terlalu menganaktirikan sekolah swasta, hal itu langsung dibantah ApenkKata dia, perhatian dinas baik pada sekolah swasta maupun negeri, setara
"Tidak ada perbedaan perhatianSama-sama diberi perhatian penuh," tegasnyaJustru, lanjut Apenk, dinas selama ini malah mendorong sekolah swasta agar lebih berkembang lantaran terbatasnya jumlah sekolah negeri di BanyumasSehingga sekolah swasta mempunyai kualitas imbang dengan negeri
Apenk menambahkan, selain kebijakan terhadap sekolah swasta seperti yang disebutkan tadi, pihaknya juga membatasi jumlah rombongan belajar ke sekolah negeriDia menyebutkan, pembatasan itu untuk SMA sebanyak sembilan rombongan belajar, dan SMK sebanyak 12 rombongan belajar"Kecuali SMK Invest yakni SMKN 1 Purwokerto memang diperbolehkan membuka hingga 15 rombongan belajar," tambahnya(jul/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... CSR Perusahaan Diarahkan Untuk Rehabilitasi Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi