jpnn.com - BADUNG - Kisruh internal Partai Golongan Karya (Golkar) dipastikan selesai tanpa mediasi. Karena dinilai melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, sejumlah kader yang membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar direkomendasikan untuk dipecat melalui keputusan DPP Partai Golkar.
Rekomendasi pemecatan itu merupakan salah satu keputusan Mahkamah Partai Golkar yang dibacakan dalam poin keputusan Munas IX Partai Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12). Ketua Sidang Munas Bali Nurdin Halid menyatakan, Mahkamah Partai telah memberikan mandat kepada munas untuk membacakan sanksi kepada Agung Laksono cs.
BACA JUGA: Marwan Ingin Adopsi Cara Korea Berdayakan Desa
"Memberhentikan kader-kader yang melawan keputusan Rapimnas VII Partai Golkar di Jogjakarta dan mereka yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Golkar," ujar Nurdin membacakan putusan mahkamah partai di hadapan peserta munas.
Para peserta munas menyatakan setuju atas keputusan mahkamah partai itu. Nurdin mengatakan, Mahkamah juga memerintah DPP menindaklanjuti keputusan tersebut.
BACA JUGA: KemenPAN-RB Telusuri Kasus Hilangnya Nama Peserta Tes CPNS
Dengan putusan itu, nama-nama yang selama ini bergabung dengan presidium segera dinonaktifkan dari keanggotaan Partai Golkar. Mereka adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, Laurence Siburian, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Yoris Raweyai.
Selain membahas posisi kader dalam presidium, mahkamah partai membicarakan posisi tiga kader yang dipecat Partai Golkar. Sosok Agus Gumiwang bersama Nusron Wahid dinyatakan diberhentikan dari keanggotaan Partai Golkar. Sementara itu, Poempida Hidayatullah akan dibicarakan oleh mahkamah partai setelah munas. "Yang bersangkutan (Poempida) dalam suratnya menyatakan menyesal dan meminta mencabut keputusan pemecatan," ujar Nurdin.
BACA JUGA: JK Tak Tersinggung DPR Enggan Pasang Foto Presiden-Wapres
Keputusan mahkamah partai yang dibacakan dalam munas itu mengindikasikan upaya membersihkan kader yang selama ini condong ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wakil Ketua Umum Partai Golkar 2014"2019 Fadel Muhammad menyatakan, para kader yang dipecat itu adalah yang selama ini mendukung mantan ketua umum Partai Golkar tersebut. "Saya lihat itu sebagian besar dari JK," kata Fadel di sela-sela pelaksanaan munas.
Menurut Fadel, kader-kader yang diberhentikan itu juga bukan bagian yang selama ini dekat dengan Presiden Joko Widodo. Sebab, Presiden Jokowi dengan Aburizal Bakrie selaku ketua umum Partai Golkar sudah melakukan komunikasi. "Pak Jokowi kepada Ical secara informal menyampaikan pesan tidak akan mencampuri. Buktinya, pemerintah mengamankan pelaksanaan munas. Bahkan, Kapolda Bali tidak hadir di apel Semarang," ujarnya.
Jika dikaitkan dengan upaya kader-kader itu membawa Partai Golkar ke Koalisi Indonesia Hebat, menurut Fadel, terbukti gagal total. "Maka, (mereka) bersih sudah. Ini adalah eksperimen pertama Partai Golkar," ujarnya.
Fadel menambahkan, posisi KIH netral dan tidak mencampuri Munas IX Golkar di Bali. Sikap itu dikonfimasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan kepada DPP Partai Golkar. "PDIP menghubungi kami. Mereka tidak ikut campur. Kalau partai di lingkungan KMP, memang memberikan dukungan," ujarnya. (bay/c4/fat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Kritisi Sikap Demokrat karena Tak Ikut Usung Interpelasi
Redaktur : Tim Redaksi