jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Prabowo Subianto yang akan menjamin kebebasan pers jika kelak menjadi presiden mendapat kritikan dari pendukung Joko Widodo. Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengatakan, kebebasan pers merupakan perintah konstitusi dan bukan karena jaminan orang per orang.
Menurut Hasto, justru ada yang perlu dikhawatirkan dari pernyataan Prabowo tentang kebebasan pers yang sebenarnya sudah menjadi amanat UUD 1945. “Perintah konstitusi wajib ditaati. Pernyataan Pak Prabowo yang seperti itu justru manifestasi kepemimpinan otoriter sehingga segala bentuk jaminan harus berasal dari dalam dirinya,” kata Hasto di Jakarta, Jumat (30/5) malam.
BACA JUGA: Pertanyakan Strategi Mahfud sebagai Ketua Tim Pemenangan
Hasto yang juga juru bicara di Tim Pemenangan Jokowi-JK itu mengingatkan potensi Prabowo tampil dominan di kursi kekuasaan. Salah satu contohnya, kata Hasto, ketika Prabowo berpidato di Hari Buruh lalu dan menyatakan lebih baik parpol dibubarkan.
Hasto lantas mengaku teringat pada pendapat koleganya seorang psikolog. “Bahwa seorang pemimpin yang mengangkat dirinya sendiri menjadi sosok superego, yang seolah punya kewenangan hebat untuk membagi kekuasaan dari tangannya, pada dasarnya tidak memahami bahwa kekuasaan itu dari rakyat,” ujar Hasto.
BACA JUGA: Ini Janji Jokowi untuk Para Musisi
Lantas bagaimana dengan Jokowi yang diusung Hasto? “Jokowi memiliki kepekaan lebih atas makna kedaulatan rakyat itu sendiri," pungkas Hasto. (ara/jpnn)
BACA JUGA: Rekening Gotong Royong Jokowi-JK Positif untuk Transparansi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggap Honorer Tercecer Akibat Kesalahan Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi