Sebaliknya Nurkholis menuding, kasus-kasus besar yang menyita publik justru sengaja dikaburkan
BACA JUGA: 2010, LBH Jakarta Terima 171 Aduan Online
"Hingga pada akhirnya dibiarkan menguap tanpa bekas," Nurkholis menegaskanMenurunnya indikator penegakan hukum, menurut Nurkholis, karena masih banyaknya perkara yang sudah menyita perhatian publik justru banyak yang menguap
BACA JUGA: Tangsel dan Banten Siapkan Monorel ke Bandara Soetta
Kondisi ini sangat bertentangan dengan ekspeksi wargaBACA JUGA: Amankan Natal di DKI, Polisi Ajak Ormas
Kondisi ini diperparah dengan sikap Presiden yang mengangkat Kapolri, Jaksa Agung maupun Ketua KPK yang melawan arus dari kehendak publik"Presiden cenderung permisif dan kompromis dengan memilih orang-orang yang dapat diterima semua kalangan dan tidak membahayakan stabilitas didalam internal lembaga aparat penegak hukum," cetus Nurkholis.Dalam kondisi seperti ini, lanjut Nurkholis lagi, LBH memandang perlunya pemerintah untuk kembali menunjukan kehendaknya yang kuat dan memimpin proses penegakan hukum dan HAM tanpa pandang bulu.
Dijelaskanya, Sebagaimana mandatnya, pemerintah haruslah mengabdi pada kepentingan warga negar keseluruhan, bukan hanya melayani Fraksi politik yang membangun koalisi pemerintahan semata"Kami juga mendesak pemerintah untuk secara optimal mengimplementasikan sejumlah instrumen HAM internasional dan memenuhi kewajibanya dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM," tegasnya.(kyd/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jablay Parung Terancam HIV/ AIDS
Redaktur : Tim Redaksi