jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan dukungannya atas kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim dalam menuntaskan masalah guru honorer lewat rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Lewat rekrutmen PPPK, guru honorer berusia di atas 35 tahun punya kesempatan menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK.
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru MenPAN-RB Soal Rekrutmen CPNS dan PPPK 2021
"Perlu saya tegaskan, terkait dengan pengadaan satu juta guru PPPK, KemenPAN-RB mendukung upaya Kemendikbud untuk merekrut pegawai ASN tersebut. Ini untuk menyelesaikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi oleh tenaga honorer, " ungkap Menteri Tjahjo dalam pernyataan resminya yang diterima JPNN.com, Kamis (4/3).
Diceritakannya, penentuan satu juta guru PPPK itu melalui proses diskusi yang panjang antara KemenPAN-RB, Kemendikbud, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
BACA JUGA: Berharap jadi PNS, Honorer Usia 35 Tahun ke Atas Ikut Seleksi Guru PPPK
Dari hasil pembahasan itu diputuskan membuka kurang lebih 1 juta lowongan guru ASN dengan skema PPPK.
Diputuskan juga, para pelamar yang bisa mengisi lowongan ini adalah guru-guru honorer yang sudah terdaftar dalam data pokok kependidikan (Dapodik) Kemendikbud, baik yang sudah memiliki sertifikat pendidik maupun belum.
BACA JUGA: 6 Laskar FPI Tewas jadi Tersangka, Haris Azhar: Kain Kafan Diadili?
Kemudian para guru honorer K2 yang ada di data base BKN dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum pernah mengajar.
"Bahkan Kemendikbud menyediakan fasilitas bagi guru-guru honorer ini meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tes seleksi lewat seri belajar mandiri. Masing-masing guru diberikan kesempatan tes sebanyak tiga kali," tutur Tjahjo Kumolo.
Dijelaskannya, penyusunan rencana rekrutmen 1,3 juta ASN baik CPNS dan PPPK sudah dibahas KemenPAN-RB, Kemendikbud, dan BKN sejak Februari 2020.
Kementerian Keuangan juga berkontribusi dalam memberikan komitmen dukungan untuk penyediaan anggaran.
"Jadi angka 1,3 juta itu tidak ujug-ujug datang dengan sendirinya. Semua sudah dibahas secara intens sejak satu tahun lalu dan sejumlah itulah kebutuhan ASN kita," tandas mantan menteri dalam negeri ini. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad