jpnn.com - JENEPONTO - Sehari setelah menjabat sebagai bupati dan wakil bupati baru, Iksan Iskandar dan Mulyadi Mustamu akan melakukan penataan birokrasi. Termasuk guru dan tenaga kesehatan di lingkup Pemkab Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.
Iksan mengatakan, hanya akan menempatkan pejabatnya pada posisi yang strategis apabila pejabat tersebut bisa melakukan perubahan. Pejabat yang menunjukkan prestasi yang baik akan dipertahankan sementara pejabat yang dinilai kinerja dan prestasinya minim akan di uji kembali.
Dengan sistem itu, menurut dia, sama sekali tidak menggunakan pendekatan politik maupun pendekatan keluarga. Untuk menciptakan perubahan tidak pandang bulu alias tanpa terkecuali. Termasuk tim sukses, kata dia, tidak diperbolehkan mengatur kebijakan yang akan diterapkannya.
BACA JUGA: Nasib Tunjangan Profesi Rp 10 Triliun Belum Jelas
Sementara itu, Mulyadi Mustamu lebih memperhatikan para guru-guru dan tenaga kesehatan yang ada di Jeneponto. Dia mengatakan, seluruh guru yang telah di tempatkan jauh dari tempat tinggalnya akan dikembalikan sesuai domisilinya masing-masing.
Alasannya, hal tersebut dapat mengganggu efektivitas dan profesionalisme para guru itu sendiri. Apalagi terlalu banyak biaya yang digunakan jika harus pulang balik antara tempat mengajar dan rumahnya.
BACA JUGA: Manfaat Kurikulum 2013 Mulai Terasa
“Jadi guru dan tenaga kesehatan itu akan dikembalikan ke lokasi di sekitar rumah mereka sehingga kinerja mereka bisa lebih baik, kalau jauh kan tidak efektif dan mengganggu pelayanan,” kata Mulyadi seperti yang dilansir FAJAR (JPNN Group), Rabu (1/1).
Meski demikian, lanjutnya, ada juga guru yang akan ditempatkan ke kampung-kampung terpencil. Yakni di Desa Pappalluang, Kecamatan Bangkala. Ada beberapa sekolah di sana yang terletak di antara perbatasan Gowa dan Takalar.
BACA JUGA: PTN Dilibatkan dalam Pembuatan Butir Soal
Di desa tersebut, menurut dia, merupakan momok yang menakutkan bagi para guru. Selain lokasinya yang sangat jauh dan terpencil, ada beberapa sekolah yang gurunya hanya ada dua hingga tiga orang. Sehingga harus mengajar di beberapa sekolah.
Dia mengaku, kebijakan itu terpaksa dilakukan karena kebutuhan tenaga kesehatan dan guru disana sangat kekurangan. Semua itu demi menciptakan kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Apalagi Jeneponto terkenal dengan grafis IPM-nya sangat minim.
"Guru dan tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di sana, bukan karena alasan politik yang tidak mendukung kami saat Pemilukada yang lalu," tandasnya. (yan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 300 Ribu Lulusan SD tak Terserap di SMP/MTs
Redaktur : Tim Redaksi