jpnn.com - JAKARTA - Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Barat kacau balau.
Banyak guru honorer induk berstatus prioritas tiga (P3) tergeser dan harus mencari sekolah baru.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2024: Pesan Penting Pak Wahyu untuk Honorer Tua
Kondisi tersebut mengundang reaksi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
Menurut Dewan Pakar P2G Apar Rustam, pengambilan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar bertabrakan dengan bunyi Kepmendikbudristek Nomor 349/P/2022, Bab 4 Bagian A nomor 3 bagian g.
BACA JUGA: Kapan Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK? Simak Perkembangan Terbaru
"Ada kejanggalan dalam perencanaan dan analisis jabatan guru di Jabar. Kami melihat ada indikasi perencanaan yang tidak matang dari Disdik Jabar sebagai bagian dari panselnas.” ungkap Apar Rustam yang dihubungi JPNN.com, Rabu (5/6).
Apar menjelaskan bahwa sejatinya proses ini diawali dengan menginventarisir kebutuhan pegawai sehingga jelas formasi PPPK yang dibutuhkan.
BACA JUGA: Kabar Gembira dari Komisi II DPR soal Pengangkatan Honorer jadi PPPK
Misalnya, berapa jumlah kebutuhan mata pelajaran tertentu dan di satuan pendidikan mana saja yang membutuhkannya.
Menanggapi hal demikian, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyatakan praktik geser menggeser antara guru honorer dan P1 tidak perlu terjadi.
“Jika Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki perencanaan yang jelas, maka rumusan prioritas pengadaan PPPK guru di Jawa Barat akan sinkron dan tidak ada praktik geser menggeser,” ungkap Iman.
Pada kesempatan sama, Ketua P2G Kabupaten Garut Rida berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar memberikan perhatian pada masalah ini.
Guru honorer di Jabar ada sekitar 8974, sedangkan khusus di Kabupaten Garut untuk tingkat SMA, SMK dan SLB ada sekitar 679 orang.
Dia mengungkapkan saat bertemu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani, pihaknya telah menyerahkan sekitar 545 data guru honorer yang di lapangan justru tergeser oleh penempatan guru P1 seleksi PPPK.
Situasi ini membuat para guru honorer dan guru P1 berhadap-hadapan, padahal masalah intinya adalah kuota PPPK yang diberikan Pemprov Jabar hanya mengusulkan 1.529 formasi.
"Jika kuota ini dihitung dari jumlah guru honorer plus guru P1, mungkin masalah geser menggeser ini tidak perlu ada, " ucapnya.
Ditambahkan Iman, kasus di Jabar harus jadi perhatian nasional. Sebab, kuota yang diajukan hanya memenuhi penempatan P1 saja.
Sementara, kebutuhan guru di Jabar untuk tahun 2024 sekitar 8.974, jauh lebih besar dari jumlah formasi.
“Solusinya kuota itu harus ditambah. Karena para guru honorer ini mengisi kekosongan kekurangan guru dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Jabar. Artinya Jabar mengalami darurat kekurangan guru.” ungkap Iman.
Atas kondisi tersebut, pengurus P2G Garut yang mewakili para guru honorer se-Jabar menuntut agar:
1. Gubernur/penjabat gubernur Jabar segera turun gunung untuk mengevaluasi kinerja bawahannya di Disdik Jabar.
2. Kepada pimpinan dan unsur pimpinan DPRD Provinsi Jabar agar segera memanggil dan meminta klarifikasi kepada Pemprov Jawa Barat.
3. Kenaikan kuota seleksi PPPK agar baik guru honorer dan guru P1 mendapatkan haknya tanpa ada geser menggeser. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad