jpnn.com, JAKARTA - Kepala Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri, Subdirektorat Industri Semen dan Barang dari Kemenperin Ashady Hanafie meminta pemerintah agar permasalahan yang dihadapi industri saat ini jangan dulu dibebani lagi dengan hal-hal lain.
Salah satunya seperti kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang akan diterapkan awal 2023 mendatang.
BACA JUGA: Olla Ramlan: Aku Mau, Terus Aufar Enggak Mau, Gimana?
Dia meminta semua pihak bersama-sama menjaga agar kondisi industri di Indonesia ini tetap kondusif.
Karenanya, dia meminta agar kebijakan Zero ODOL ini bisa diundur lagi hingga 2025 mendatang, sampai kondisi sektor industri yang tengah terpuruk pandemi bisa pulih kembali.
BACA JUGA: Kemenhub: Truk ODOL Rugikan Negara Rp 43 Triliun Per Tahun
“Saya yakin tadinya semua industri pasti komitmen untuk menjalankan kebijakan Zero ODOL ini pada awal tahun 2023. Tapi, karena kondisinya tiba-tiba terjadi pandemi, mereka cuma meminta kelonggaran waktu saja hingga 2025 mendatang,” ujar Ashady dalam diskusi virtual, Kamis (10/6).
Dia mengatakan penerapan kebijakan Zero ODOL memerlukan perencanaan yang tepat sasaran agar tidak berdampak negatif dan menimbulkan shock terhadap makro perekonomian, khususnya pada perkembangan industri.
BACA JUGA: El Salvador Legalkan Bitcoin jadi Alat Pembayaran, CEO Indodax: Ini Sejarah Baru
Untuk suksesnya penerapan kebijakan Zero ODOL ini, menurutnya ada tiga hal yang segera harus diselesaikan.
Di antaranya adalah penyesuaian KEUR/KIR yang ada terhadap desain kendaraan dan kelas jalan, kebijakan penerapan multi axle, dan peningkatan kualitas daya dukung jalan sesuai kelas jalan.
“Apabila penyesuaian belum dapat dilaksanakan dan kondisi industri masih belum membaik atau bahkan kembali memburuk, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian kembali waktu pemberlakuan kebijakan Zero ODOL secara penuh,” katanya.
Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Direktur Eksekutif APINDO Danang Girindrawardana di acara yang sama.
Dia mengatakan pemerintah tidak bisa jalan sendiri meregulasi sesuai dengan keinginannya, tanpa melibatkan permasalahan yang mereka hadapi.
Menanggapi masukan dan keluhan tersebut, Asdep Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian Erwin Raza dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, meminta industri untuk tetap mempersiapkan diri menuju Zero ODOL pada awal 2023 mendatang.
Menurut mereka, jika industri tidak mulai menjalankannya, maka tidak bisa terlihat apa yang menjadi kekurangan dari kebijakan ini.
Erwin mengakui sulit bagi pemerintah untuk menerapkan Zero ODOL, tanpa memberatkan industri.
“Jadi, marilah kita jalankan dulu perlahan-lahan kebijakan ini sambil kami evaluasi dan apa saja kekurangannya," tutur Erwin.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sisca Kohl Bagikan Cara Membuat Menu BTS Meal jadi Es Krim
Redaktur & Reporter : Yessy