jpnn.com - JATINANGOR – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tengah memersiapkan diri menghadapi pencanangan perguruan tinggi di bawah Kementerian Dalam Negeri itu sebagai pusat pengembangan revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo. Menurut Rektor IPDN Suhajar Diantoro, persiapan ditandai dengan penyusunan modul guna menambah materi pelajaran untuk menghasilkan praja sebagai biroktat yang mampu menghayati tugas sebagai pelayan masyarakat.
“Sekarang yang selalu disampaikan presiden, apakah rakyat merasa terlindungi. Ukuran negara bekerja atau tidak itu pada rakyat. Rakyat yang menilai apakah negara hadir atau tidak. Tugas kita pertama adalah melindungi negara. Nah sekarang kami sedang menyusun modul. Semoga minggu depan sudah semakin jelas modulnya,” ujar Suhajar, Minggu (3/5).
BACA JUGA: Deklamator Cilik di Hardiknas, Bacakan Puisi Seolah Untuk Ibu
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Riau ini menambahkan, penyusunan modul itu merupakan bagian dari tahap pertama aplikasi revolusi mental. Sehingga, para praja yang akan diwisuda Juli mendatang benar-benar menghayati tanggung jawab untuk mewujudkan Nawacita.
Suhajar menambahkan, IPDN juga tengah membangun sistem online untuk penerimaan calon praja. Menurut rencana, penerimaan praja tahun ini akan digelar bersamaan dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2015.
BACA JUGA: Panitia SNMPTN Kantongi Hasil UN dan Integritas Seluruh SMA
“Saya sudah sampaikan ke Mendagri, bahwa keinginan kami tes tertulis serentak dengan SMPTN, minggu kedua Juni. Kita saat ini juga telah berdiskusi dengan STT Telkom, Unpad yang telah berpengalaman melakukan penerimaan berbasis online,” katanya.
Menurut Suhajar, nantinya calon praja yang telah lolos ujian tulis juga akan melalui serangkaian ujian lain termasuk tes kesehatan. Sebab, katanya, untuk menjadi praja dibutuhkan fisik yang kuat agar dapat melayani masyarakat secara maksimal.
BACA JUGA: Tak Punya Kelas, Siswa di SMP Belajar di Teras Masjid
“Kita umumkan secara online pula siapa yang lulus. Itu sepenuhnya kita serahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara, red). Setelah lulus ujian tertulis baru diperiksa kesehatan dengan RSAD, RSAL. Kemudian tes integritas dan kejujuran dari KPK bersamaan dengan tes psikologi. Terakhir wawancara,” ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Anies Ingin Sekolah Seperti Taman
Redaktur : Tim Redaksi