jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan prioritas utama di akhir 2020 adalah pengadaan vaksin COVID-19. Mekanisme pengadaannya melalui kerja sama internasional dan produksi dalam negeri.
Hal ini ditegaskan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto di Media Center Satgas Penangaan Covid-19 Graha BNPB Jakarta belum lama ini.
BACA JUGA: Satgas Covid-19 Dorong Pemda Mengevaluasi Laboratorium
Dikatakan Airlangga tahap awal pemberian vaksin adalah kepada mereka yang berada di garda terdepan di sektor kesehatan.
"Studi dari expert WCO WHO itu memberikan prioritas bahwa tahap pertama diberikan kepada di garda terdepan yaitu mereka yang bergerak di bidang kesehatan, perawat, dokter," kata dia.
BACA JUGA: Video Mirip Gisel Berdurasi 19 Detik Viral, Ernest Prakasa Berkomentar Begini
Selanjutnya, akan menyasar petugas penunjang lain seperti aparat penegak hukum. Untuk periode berikutnya adalah mereka yang rentan akan vaksinasi.
"Pemerintah sedang mempersiapkan master plan dan road map-nya, kemudian dilaporkan kepada Bapak Presiden," kata Airlangga.
BACA JUGA: Program Dana Hibah Percepat Pemulihan Pariwisata di Kala Pandemi
Berbagai persiapan-persiapan juga dilakukan untuk menunjang pengadaan vaksin COVID-19 tersebut dilakukan di semua akses sehingga tidak hanya mempercepat pengadaan, namun juga terlindungi dari sisi hukum maupun keamanan secara klinis. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) hingga teknisnya pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
“Metode pembeliannya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa mengakses pada kelompok prioritas untuk mendapatkannya di akhir 2020 ini," tegas Menko Airlangga.
Airlangga mengungkapkan untuk pengadaan vaksin di tahap awal dengan sasaran pemberiannya kepada para tenaga kesehatan adalah dari mekanisme kerja sama internasional.
Vaksin dalam bentuk siap pakai akan dikirimkan pihak Sinovac sebanyak 3 juta pada akhir 2020. Sebelum dilakukan vaksinasi terlebih dahulu akan dilakukan uji klinis dan sertifikasi oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Perlu kehati-hatian karena ini melibatkan kesehatan masyarakat keseluruhan. Pemerintah tidak ingin ada efek -efek samping yang diakibatkan daripada vaksinasi,” tegasnya.
Selain Sinovac pemerintah juga membuka kerja sama pengadaan vaksin COVID-19 dengan dua perusahaan lainnya yaitu Sinopharm, Cansino, serta Astra Zeneca.
Pihak Sinovac dikatakan Airlangga juga akan mengirimkan sebanyak 15 juta bahan baku vaksin di akhir tahun. Bahan baku inilah yang akan diproduksi di Bio Farma.
Sementara vaksin Merah Putih dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Lembaga Eijkman, serta kerja sama yang juga dilakukan dengan pihak Sinovac yang bekerja sama dengan PT. Bio Farma, Genexine bekerja sama dengan PT. Kalbe Farma, serta Sinopharm (G42) bekerja sama dengan Kimia Farma.
“Sebanyak 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dari Sinovac dan Cansino sebanyak 100 ribu dosis,” katanya.(chi/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Yessy