Pengalihan Jam Kerja Tanpa Kompensasi

JAKARTA - Pekerja dipastikan tidak akan menerima kompensasi apapun dari program pengaturan jam kerja industri yang dijalankan pemerintahPasalnya, pengalihan jam kerja ke hari Sabtu dan Ahad bukan lembur, karena diganti libur pada hari kerja lainnya.
"Jadi, pengalihan jam kerja ini tidak akan membebani pengusaha untuk membayar lembur seperti yang diinginkan sejumlah serikat pekerja

BACA JUGA: Mahasiswa UI Desak KPK Usut Pertamina

Kan tetap diganti di hari lain liburnya," tegas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Soeparno di Istana Wakil Presiden
RI, Kebon Sirih Jakarta, Senin, 14 Juli.
Lima Menteri akhirnya menandatangi Surat Keputusan Bersama atau SKB tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja untuk sektor Industri, di Istana WapresLima menteri yang bertandatangan masing-masing Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Menakertrans Erman Soeparno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil, serta Menteri Perindustrian Fahmi Idris.
SKB yang ditandatangani kemarin sementara untuk Jawa dan Bali saja

BACA JUGA: Azirwan: Al Amin Seperti Perampok

Disepakati dibagi menjadi empat wilayahMasing-masing wilayah 1 Banten dan Jawa Barat, wilayah dua Jawa Tengah, Jawa Timur wilayah tiga, serta Bali dan Madura menjadi wilayah empat.
Kendati SKB sudah ditandatangani secara resmi, pelaksanaan operasional SKB ini baru akan dimulai 21 Juli mendatang

BACA JUGA: RDP Migas Batal, Komisi XI Kecewa

Waktu tersisa pascpenandatanganan, akan dimanfaatkan PTPLN untuk memantapkan draft pedoman pelaksanaan teknis berkoordinasi dengan mendagri dengan melibatkan pemerintah daerah setempatDraft tersebut sudah akan rampung sebelum 21 Juli.
Masing-masing menteri memiliki job deskripsi berbeda terkait pengalihan jam kerja industri untuk mengoptimalkan daya yang tidak terpakai (idle) pada Sabtu dan AhadPerindustrian menggandeng Kamar Dagang Industri (KADIN) akan memantau pelaksanaan di sektor industri, sekaligus menginventarisir sektor mana saja yang masih bermasalah.
Depnakertrans akan menjadi perpanjangan lidah pemerintah kepada Serikat PekerjaKeduanya akan duduk bersama untuk menghindari masalah di kemudian hariSementara Depdagri dengan PLN akan ditugasi mengatur mengenai pewilayahan dan penjadwalanSementara Menteri ESDM bersama dengan Menteri BUMN ditugasi menjamin pasokan listrik tetap tersedia.
Secara teknis, pengalihan jam kerja industri ini hanya akan mengambil dua hari dalam sebulan dari masing-masing industri yang dialihkan jam kerjanyaAtau, hanya sekitar sepuluh persen jam kerja dari total jam kerja sebulan"Setelah terbagi wilayah, PLN lah bersama kepala daerah yang akan mengaturnya," tegas Menperin Fahmi Idris, di Istana Wapres.
Belum ada kejelasan detail pengalihan akan menggunakan jam-jam tertentu atau dibebaskan saja sepanjang hariHal ini akan tertuang dalam draft yang masih disemp-urnakan oleh PLNYang pasti, prinsip penghematan dengan memaksimalkan daya idle di Sabtu dan Minggu tetap berjalan.
Dalam draft yang masih disempurnakan oleh PLN, juga akan diatur sanksi bagi industri yang tidak mengindahkan pengalihanSanksi tersebut bisa berbentuk pemadaman, apalagi jika mempengaruhi daya terpakai.
Saat pengalihan ini berjalan dengan baik, pemerintah menjamin tidak akan ada lagi yang namanya pemadaman bergilirUntuk memantapkan pelaksanaan pengalihan jam kerja ini, pemerintah akan membentuk tim kecilJuga akan membuka hotline pengaduan.
Dirut PLN, Fahmi Muchtar menegaskan, program untuk menghasilkan cadangan listrik ini tidak seberat yang dibayangkan sejumlah kalanganPLN juga menjamin tidak akan main putus sana dan main putus sini"Yang jelas, dampaknya kalau tiba-tiba ada pembangkit yang mengalami gangguan, masih aman karena ada cadangan sebagai dampak pengalihan jam kerja iniArtuiya apa, probability pemadaman mengecilItu saja," tegas Fahmi.
Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla yang menjadi penggagas program ini ikut menyaksikan langsung penandatangan SKB lima menteriWapres mengaku sangat bersyukur SKB ini bisa ditandatangani"Ini kegotongroyongan untuk mengatasi masalah kita semuaSaya berterima kasih dan bersyukurKalau ini dijalankan, tidak ada pemadaman lagi," tegas JK.
Pemerintah berharap, program ini akan mendorong tersedianya cadangan daya listrik nasional 500 hingga 600 MWSehingga, pemadaman yang menyebabkan negara investor komplain tidak akan ada lagi"Makanya, harus banyak yang bartandatangan supaya banyak yang bertanggungjawab agar pelaksanaan benar-benarbisa baik," tegas Wapres lagi
Saat ini, pemerintah masih terus menggenjot percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap pertamaWapres menegaskan, pada Maret hingga Juli tahun depan, akan ada daya tambahan 2000 MWJika saja program pengalihan jam kerja plus program hemat listrik lainnya berjalan, dipastikan Indonesia akan mendapat tambahan daya 2600 MW.
"Sekarang, satu mesin tidak jalan, seluruh negeri ini tahuKita seperti mobil tidak punya ban serepKalau ada yang meletus, semua harus singgah mencarin tukang tempel atau tukang tambalSekarang, kita harus mencari cadangan sama-sama," tandas Wapres.
Selama 100 tahun Indonesia bangkit, hanya mampu membangun 26.000 MWSaat ini, pemerintah berhasil membangun 60 persen dari daya sudah ada hanya dalam jangka waktu 3,5 tahun"Tidak ada pembangkit listrik yang dibangun dengan investasi 90 triliun  dalam waktu 3,5 tahun selama
Indonesia merdeka, selain yang dilakukan sekarang," ucap JK bangga.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta tiga hal terkait program pengalihan jam kerja iniPertama, pengusaha meminta agar pemerintah membantu mensosialisasikan kepada pekerja bahwa pengalihan jam kerja ini bukan lembur.
Selain itu, pengusaha juga berharap ketersediaan pasokan ada dan tidak ada lagi pemadaman bergilirTerakhir, Apindo meminta dalam pelaksanaan, ada jaminan kepastian jadwal yang akan diatur kemudian dengan melibatkan pemerintah daerah"Bupati dan walikota harus bisa berkoordinasi dengan PLN sehingga semua bisa efisien dan bisa membagi listrik dengan benarWaktu satu minggu (untuk masa pemantapan draft) ini menurut saya belum tentu bisa dilaksanakan di lapangan," tandas Sofjan(ysd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Penting Ada Dialog Budaya dan Agama