jpnn.com - JAMBI- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi menggunakan Microtech sebagai pengaman surat suara pilkada serentak 2017 mendatang.
Pengamanan itu berbeda dengan Pilkada 2015 lalu yang menggunakan security printing dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin.
BACA JUGA: Beginilah Cara Ahok Atasi Persoalan Anak Jalanan
Hal ini diungkapkan Pahmi Sy, Komisioner KPU Provinsi Jambi dikonfirmasi belum lama ini.
“Untuk Pilkada Sarolangun, Tebo dan Muarojambi kita gunakan Microtech, itu sudah ada aturannya,” ujarnya.
BACA JUGA: Dongkrak Semangat Ekonomi Kreatif dengan Workshop Tata Rias
Pahmy menjelaskan secara prinsip tidak terdapat perbedaan antara kertas yang menggunakan Microtech dengan security printing.
Hanya bila menggunakan Microtech nilai surat suara berkurang dari dari Pilkada 2015 lalu.
BACA JUGA: Ini Kata Jubir Ahok Soal Program Bagi-Bagi Duit Ala Mas Agus...Nyelekit!
“Pada prinsipnya prinsipnya tidak ada bedanya. Tapi nilai surat suaranya yang berkuarang, kita bisa menghemat,” katanya.
Ia menyebutkan pengunaan security printing bisa mencapai Rp 1.000 per satuan, sedangkan Microtech hanya berada pada kisaran Rp 600.
Dengan jumlah itu, KPU bisa menghemat hingga puluhan juta rupiah dengan selisih mencapai 50 persen.
Bagaimana dengan keamanan kertas? Pahmi menegaskan pengamanan terakhir ada pada tanda tangan KPPS. Begitu juga dengan kerahasiaan surat suara.
“Tidak ada masalah dengan itu, pengamanan terakhir kita masih punya KPPS,” tegasnya.
Sementara, untuk jumlah dan pengadaan surat suara pihaknya masih menunggu penetapan DPT. "Pengadaan surat suara menunggu penetapan DPT. Jika sudah baru dilakukan pengadaan,” jelasnya.
Ia meminta agar KPUD di tiga kabupaten pelaksana Pilkada untuk melakukan pengecekan kota suara Pilkada sebelumnya.
"Kotak dan bilik suara tetap yang lama. Makanya kita minta cek dulu, kalau ada yang rusak, bisa dipakai dari dari kabupaten lain, itukan milik Provinsi,” katanya.
Selain pengecekan terhadap kelengakapan TPS, tiga KPU kabupaten juga diminta melaporkan hasil inventalisir kepada KPU provinsi terhadap terkiat kondisi logistik Pileg dan Pilgub lalu.
"Ketersedian dan mengecek ulang itu perlu lapor ke kita. Khawatir nanti yang jelek, makanya itu harus dicek," pungkasnya. (aiz/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Ini Sayangkan Kampanye Pilgub DKI Jadi Ajang Sentimen Agama
Redaktur : Tim Redaksi