jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Dr. Ir. Tonton Taufik, MBA menyoroti proyek food estate di Kalimantan Tengah, garapan Prabowo Subianto.
Dari waktu ke waktu, proyek ini mengundang perhatian karena pelaksanaannya yang mengeksploitasi hutan dan lahan gambut secara masif.
BACA JUGA: Nasdem Kritik Food Estate, Kalimatnya Tegas dan Pedas
Dalam berjalannya proses, terdapat kekurangan dalam transparansi serta minimnya keterlibatan masyarakat lokal.
"Salah satunya adalah kegagalan proyek yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto," ujar Tonton, dalam keterangannya, Senin (11/12).
BACA JUGA: Jubir Anies Sebut Food Estate Pro-Korporasi, Salah Kaprah dan Menyesatkan
Kunjungan Tonton Taufik, beberapa waktu lalu, menunjukkan bahwa kebun tanaman tidak tumbuh dengan baik dan pertumbuhan tanaman singkong yang diharapkan sangat mengecewakan.
"Pendapat para ahli dan pengalaman masa lalu telah diabaikan, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan proyek tersebut," tuturnya.
BACA JUGA: Aktivis Lingkungan: Food Estate Bukan Solusi Ketahanan Pangan
Ada dugaan serius terkait praktik ilegal dalam pelaksanaan proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sekitar 600 hektare hutan di kawasan hutan produksi diduga telah dibabat secara ilegal.
Pemerintah juga terlibat dalam pengembangan proyek food estate di Kabupaten Kapuas, dengan luas area mencapai 10 ribu hektare sejak 2020.
Per Agustus tahun lalu, luas area food estate di Kalimantan Tengah, baik di Kapuas maupun di Kabupaten Pulang Pisau, diklaim telah mencapai lebih dari 72 ribu hektare.
Organisasi lingkungan Greenpeace memperkirakan bahwa sekitar 3 juta hektare hutan akan terancam jika proyek food estate ini terus berlanjut. Dampak negatifnya tidak hanya pada lingkungan, namun, juga pada keberagaman pangan di Indonesia.
Diketahui, Food estate merupakan proyek pertanian sebagai solusi untuk mengatasi krisis pangan yang melanda. Proyek ini mencakup ekspansi ke area hutan dan lahan gambut.
Langkah awal proyek food estate diawali dengan penanaman lahan eks Proyek Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Pulau Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan.
Pada September 2020, pemerintah mengumumkan rencana ekspansi proyek ini ke wilayah Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Hanya dalam enam bulan sejak peringatan FAO, Presiden Jokowi telah melakukan tinjauan langsung terhadap food estate di Kabupaten Pulau Pisau.
Melangkah lebih jauh, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, ditunjuk untuk mengawasi proyek food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
Di sisi lain, Prabowo Subianto diberikan tanggung jawab memimpin proyek lumbung pangan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Konon perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Prabowo, yakni PT Agro Industri Nasional (Agrinas), diduga terlibat dalam proyek tersebut.
Meskipun Kementerian membantah adanya kerja sama dengan Agrinas, bukti terkait keterlibatan ini terungkap dari dokumen presentasi Agrinas kepada pemerintahan Korea Selatan.
Dari profil perusahaan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, saham Agrinas dimiliki oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) yang berada di bawah kendali Prabowo. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh