jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menjelang cuti lebaran mendapat banyak sorotan.
Salah satunya dari pengamat birokrasi Indonesia Nova Andika sekaligus Chairman Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW).
BACA JUGA: Teror Bom, Menteri Arief: Masyarakat Tak Perlu Takut Berwisata
Nova menyatakan mendukung penuh seluruh kebijakan bagi para PNS di seluruh Indonesia dalam rangka libur hari raya Idul Fitri yang dilaksanakan 1 hingga 10 Juli 2016.
"Dalam konteks birokrasi, kebijakan MenPAN-RB yang melarang PNS tidak terima parsel, tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik, serta tidak mengambil lagi cuti setelah cuti bersama sangat efektif dalam mendukung negara baik dari sisi pencegahan gratifikasi, penghematan anggaran, serta mengutamakan kepentingan publik," ujar Nova di Jakarta, Selasa (5/7).
BACA JUGA: TNI Terlibat Investigasi Ledakan Bom di Mapolresta Surakarta
Menurut Nova, larangan MenPAN-RB untuk PNS agar tidak menerima bingkisan lebaran sangatlah positif, karena budaya ini sudah terlalu lama mengakar di negara ini.
"Kita juga sebenarnya tahu kalau pemberian parsel lebaran sudah pasti berujung pada indikasi KKN. Oleh karenanya saya sangat setuju ketika MenPAN-RB secara tegas mengeluarkan larangan ini," kata Nova.
BACA JUGA: PKS Kecam Bom Madinah
Demikian juga soal larangan penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik yang banyak diprotes para PNS di penjuru daerah, Nova justru berpendapat bahwa hal ini akan memberikan keuntungan bagi negara.
"Mobil dinas ya hanya untuk keperluan dinas, mudik kan bukan keperluan pelayanan publik. Bayangkan apabila ada kerusakan yang terjadi pada kendaraan apabila dibawa perjalanan mudik, tentu akan menjadi beban negara karena akan memakan anggaran belanja untuk perbaikan," ujar Nova.
Nova juga sangat mendukung himbauan MenPAN-RB yang meniadakan pengajuan cuti tambahan setelah cuti bersama. Nova berpendapat bahwa cuti bersama Lebaran ini sudah cukup panjang, jika para PNS mengambil cuti lagi tentunya akan mengganggu produktivitas pelayanan publik.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Umbar Spekulasi, Biarkan Polri yang Menyelesaian
Redaktur : Tim Redaksi