jpnn.com, SEMARANG - Pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro, FX Sugiyanto menyarankan pemerintah harus membuat aturan dan ketegasan agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran.
Dia mengatakan hal tersebut menanggapi anggaran subsidi energi pemerintah yang mencapai Rp 502 triliun dan sebagian untuk subsidi hingga kompensasi BBM.
BACA JUGA: Kesaksian Warga Sekitar Depot Pertamina Plumpang, Langit Tertutup Asap Hitam
"Itu (subsidi tepat) akan efektif, kalau aturannya ditegakkan, diterapkan," ungkap FX Sugiyanto dalam siaran persnya, Jumat (3/3).
Dia menjelaskan dari data pemerintah ada kelompok mampu membeli dengan harga non-subsidi.
BACA JUGA: Kebakaran di Depot Pertamina Plumpang, Api Membumbung Tinggi
Namun, ketika ada subsidi, masyarakat mampu membeli BBM tersebut.
"Kelompok itu seharusnya dilarang, bukan sekadar imbauan, saya bicara tegas," tuturnya.
BACA JUGA: Rakyat dan Pemerintah Harus Mengawal Subsidi BBM
Selain menyoroti soal aturan subsidi tepat sasaran, FX Sugiyanto juga menyayangkan subsidi yang salah sasaran itu mestinya bisa direalokasi untuk anggaran yang lebih bermanfaat seperti pembangunan infrastruktur.
"Membangun jembatan Selat Sunda itu sekarang sudah Rp 200 triliun sekian, anda bisa lihat artinya untuk subsidi BBM saja itu 1 tahun sudah bisa membangun satu seperempat jembatan Selat Sunda,” ujarnya.
Sementara, Pertamina Sales Area Manager Retail Semarang, Tito Rivanto Marsono mengatakan, Pertamina selalu mendukung program pengendalian BBM subsidi.
Salah satunya, melalui program subsidi tepat sasaran. Pertamina juga menyiapkan sistem informasi agar penyaluran BBM di SPBU bisa “real time” dan ketahuan konsumennya.
Agar sistem informasi untuk pengaturan distribusi BBM bersubsidi menjadi lebih tepat, dibutuhkan peran masyarakat dengan cara melakukan registrasi situs resmi Pertamina atau melalui aplikasi MyPertamina.
Menurut Tito, dengan mendaftarkan di 'subsiditepat' masyarakat yang berhak bisa mendapatkan benefit selain memastikan haknya.
"Di situ data-data yang diminta adalah STNK, KTP kemudian nanti kami akan melakukan verifikasi data apakah sesuai dengan data yang diinput dengan foto-fotonya, nanti kami cocokkan NIK-nya, kemudian foto kendaraannya nopolnya apakah sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai itu akan kami reject. Kemudian kalau verifikasinya sudah oke Konsumen akan mendapatkan QR Code," ujarnya. (ddy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dinilai Belum Tepat Sasaran, Subsidi BBM Harus Dievaluasi
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian