Pengamat: Dengar Arahan Presiden Jokowi

Rabu, 25 Mei 2016 – 23:35 WIB
Presiden Jokowi. FOTO: DOK.JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib mengatakan berbagai diskusi yang digelar dengan tema-tema terorisme hendaknya disesuaikan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) antara lain mencari akar masalah terorisme.

“Sesuai arahan presiden, untuk menyikapi terorisme itu perlu dicari akar masalahnya. Apakah dari sisi konstituen support, sistem weaponry atau sisi leadership atau jejaring mereka dengan internasional. Kalau salah satu faktor penyebab ditemukan, baru center of strategic-nya bisa dibuat nol,” kata Ridwan, dalam diskusi “RUU Anti Terorisme" di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (25/5).

BACA JUGA: Waduh... DPR Nilai Serapan Anggaran Kemenpora Rendah, Masih Segini

Menurut Ridwan, banyak pihak berpendapat bahwa akar terorisme adalah kemiskinan. "Tapi dalam kenyataannya, seperti yang terjadi di Batam ada yang digaji Rp 24 juta setiap bulannya dan tidak berkekurangan, malah pergi ke Suriah," tegasnya.

Fakta tersebut lanjutnya, pada akhirnya akan memaksa Indonesia harus memilih, apakah mau memberantas ideologi pro-terorisme, atau mencegah serangan teroris?

BACA JUGA: PGI: Anti-komunisme Sudah Sangat Memprihatinkan

Kedua opsi tersebut, menurut dia, sama sulitnya. "Profesor Salim Said bilang ideologi itu tidak bisa dimatikan. Contohnya, ideologi PKI masih ada karena anak-anak yang diberi pembelajaran ideologi dari orang tuanya," ungkap Ridwan.

Terait dengan RUU Anti Terorisme ini, Ridwan menyarankan, ideologi itu harus berhenti di pemikiran saja. “Anda mau punya ideologinya seekstrim apa silakan? Tapi jangan berbuat kejahatan,” usulnya.

BACA JUGA: Resmi Pimpin Komisi VI, Ini Target Teguh Juwarno

Ada lagi aturan para pidana teroris harus di lembaga pemasyarakatan khusus di Nusakambangan. Tapi, kata Ridwan, mereka tetap saja bisa berkomunikasi dengan jaringannya.

Bahkan, sekarang ujarnya, banyak orang Indonesia yang pindah ke Suriah dengan keyakinan akan membawa kebaikan buat bangsa.

“Apakah sudah ada pasal di RUU ini yang mengatur peran lebih bagi Kemenlu, KBRI dan Imigrasi. Lalu gimana dengan sumber dana dan logistik terorisme. Apakah PPATK dilibatkan? Jangan lupa Bahrun Naim dan kawan-kawannya itu ahli teknologi, mereka kirim uang pakai teknologi, juga melakukan fund raising, di twitter, seolah-olah pengajian serta mengedarkan amplop,” ungkapnya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Terorisme, Ini Saran Guru Besar Buat DPR


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler