Soal Terorisme, Ini Saran Guru Besar Buat DPR

Rabu, 25 Mei 2016 – 21:39 WIB
Profesor Salim Said. FOTO: DOK.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Guru Besar Universitas Pertahanan, Profesor Salim Said mengatakan akhir-akhir ini sangat menguat wacana penanganan terorisme harus menghormati hak asasi manusia (HAM). Pertanyaannya, ujar Salim, hingga saat ini belum ada batasan yang jelas, apakah tindakan penanganan terorisme itu termasuk melanggar HAM atau belum?

“Dalam kasus penanganan Siyono misalnya, apakah termasuk melanggar Ham, apa tidak? Siapa yang menentukan, tentu ada kriterianya. Lalu apa dan bagaimana penanganannya?. Semua ada konsekuensinya,” kata Salim, saat diskusi “RUU Terorisme” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (25/5).

BACA JUGA: 103 Kepala Desa di Sumbawa Dukung Fahri Lawan PKS

Masalah tersebut, lanjut mantan Duta Besar RI untuk Republik Ceko itu, jangan dianggap sederhana.

“Minta maaf saya, it's not easy. Sebab Undang-Undang sekarang reaktif sifatnya. Sementara ditinjau dari latar belakang sosial dan politik, tujuan teror di seluruh dunia berbeda-beda," tegas dia.

BACA JUGA: Kepala Museum Nasional Harus Lewat Fit and Proper Test

Oleh karena itu, Salim menyarankan semua masalah ini koordinasinya dipusatkan di sekitar presiden sebagai leading sector.

“Sedangkan DPR menjadi teramat penting secepatnya membentuk dewan keamanan nasional yang diketuai langsung oleh presiden,” sarannya.

BACA JUGA: Jaksa KPK Minta Hakim Tak Termakan Rayuan Nazar

Dewan keamanan nasional menurut Salim sangat penting. “Sudah 10 tahun lebih kita datangkan konsultan dari Pacifik. Ada ahli Letnan Jenderal dari Amerika Serikat, mengajak berbicara bagaimana membentuk dewan keamanan nasional, tapi tidak kunjung terbentuk. Padahal ini penting,” tegasnya.

Padahal, kata Salim, begitu ada signal tentang kegiatan terorisme masuk ke dewan keamanan nasional, mereka sidang dan presiden mendengarkan hasil sidang tersebut.

“Presiden dengan kekuasaannya langsung perintahkan penegak hukum tertentu misalnya dengan pencabutan paspor atas pertimbangan dewan keamanan nasional,” katanya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... JK dan Puan Pastikan Hadiri Rakornas Kepegawaian 2016


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler