jpnn.com - JAKARTA – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyatakan keprihatinan mendalam atas fenomena antikomunisme diikuti pelarangan dan razia, yang marak akhir-akhir ini. Apalagi hal tersebut ditenggarai terjadi sebagai akibat pernyataan dan sikap beberapa pejabat negara, aparat tentara dan kepolisian yang disampaikan secara terbuka ke publik. Baik melalui media massa maupun media online.
“Disadari atau tidak, ini telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena itu kami menilai apa yang sekarang terjadi, sudah sangat berlebihan dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut," ujar Ketua Umum PGI Henriette TH Lebang, Rabu (25/5).
BACA JUGA: Resmi Pimpin Komisi VI, Ini Target Teguh Juwarno
Menurut Henriette, kalau fenomena yang ada tidak dihentikan, akan semakin menimbulkan keresahan sosial. Bahkan bisa mengarah kepada konflik sosial dalam masyarakat yang memecah-belah bangsa.
Dia mengemukakan pendapatnya, karena merasa fenomena anti komunisme seperti hendak mengembalikan Indonesia kepada suasana Orde Baru. Di mana berupaya meredam segala bentuk ideologi yang tidak sejalan dengan selera penguasa.
BACA JUGA: Soal Terorisme, Ini Saran Guru Besar Buat DPR
Kemudian juga meredam segala bentuk diskusi dan perbincangan yang berbeda dengan tafsir tunggal penguasa mengenai sejarah bangsa, khususnya yang terkait dengan peristiwa 1965.
Pandangan senada juga dikemukakan Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom. Menurutnya, keadaan yang ada merupakan langkah mundur dari cita-cita reformasi.
BACA JUGA: 103 Kepala Desa di Sumbawa Dukung Fahri Lawan PKS
“Bahkan PGI menilai ada upaya mengkondisikan masyarakat berhenti berpikir dan hanya akan mengaminkan apa yang penguasa atau main stream katakan baik," ujarnya.
Karena itu, PGI yang merayakan ulang tahun ke-66 pada 25 Mei ini, menyeru kepada pemerintah agar menghentikan segala upaya oknum tertentu yang berusaha menghidupkan isu “komunisme” atau “bahaya laten PKI”.
“PGI mendorong pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, untuk terus memfasilitasi upaya pelurusan sejarah terkait Peristiwa 1965. Agar perjalanan bangsa ke depan tidak selalu dibayangi ketidak-pastian dan keresahan," ujar Gomar.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepala Museum Nasional Harus Lewat Fit and Proper Test
Redaktur : Tim Redaksi