Pengamat Dorong Elite Parpol Segera Move On Terima Kemenangan Prabowo-Gibran

Selasa, 23 April 2024 – 17:01 WIB
Pasangan Capres- Cawapres terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dan peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar mendorong para elite parpol dan semua elemen bangsa untuk meneerima kemenangan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

“Lebih baik move on, mengakui kekalahan dan menjalin rekonsiliasi,” ujar Usep di Jakarta, Selasa (23/4).

BACA JUGA: Darmizal Ajak Masyarakat Dukung Prabowo-Gibran Demi Wujudkan Indonesia Emas

Usep menyampaikan hal itu untuk merespons sikap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang masih mempermasalahkan Pemilu 2024 dengan mengajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) seusai gagal dalam sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Usep, langkah PDIP itu bukan lagi sebagai upaya hukum yang dianggap sudah selesai, tetapi lebih ke langkah politik untuk menaikkan posisi tawar seperti halnya mengincar posisi ketua DPR agar tetap menjadi milik PDIP.

BACA JUGA: Airlangga Membaca Peluang Kerja Sama PDIP - Prabowo, Begini Analisisnya

“Saya kira itu hak mereka, walaupun lewat hukum. Sebenarnya harus dibacanya dalam konteks perspektif politik. Jadi, ini dalam upaya membangun posisi tawar karena mereka masih mengincar posisi di legislatif. Pasti ingin berkuasa kalau tidak memutuskan untuk bergabung di pemerintahan,” ujar Usep.

Usep menambahkan upaya PDIP untuk terus ngotot melakukan upaya politik itu diprediksi tidak akan mendapatkan dukungan dari masyarakat, justru dikhawatirkan mendapatkan antipati.

BACA JUGA: JDI Pro Gibran Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Paslon 01 dan 03

“Perlu mempertimbangan secara politik karena kalau diteruskan tidak akan mendapatkan dukungan dari masyarakat, justru menimbulkan antipasti,” ujar Usep.

Lebih lanjut, Usep mengatakan mayoritas masyarakat sudah menerima hasil pilpres, tinggal segelintir elite parpol yang masih enggan bersikap legawa dan mengakui kemenangan lawan.

“Partai-partai politik jangan terlalu disulut juga. Masyarakat mayoritas sudah mau menerima. Kalau dibandingkan dengan 2019, ya, sekarang relatif lebih tenang. Kalau 2019 lebih parah lagi ada cebong vs kampret. Kalau sekarang tidak ada,” ucapnya.

Menurut Usep, masyarakat sudah menerima, tinggal tataran elite parpol khususnya PDIP seharusnya mengikuti kehendak rakyat serta lebih baik membangun demokrasi yang sehat dengan taat terhadap hukum.

“Dalam konteks demokrasi, kalah dan menang hal biasa. Saya kira seharusnya sudah kembali dan memikirkan bagaimana misalnya membangun demokrasi yang sehat yang lebih baik di pemerintahan ke depan,” kata Usep.

Lebih lanjut, Usep juga menyampaikan proses politik seperti hak angket di DPR juga diyakini kecil kemungkinan untuk tetap bergulir karena dukungan yang minim dari parpol yang ada di Senayan.

“Kalau hak angket juga kecil kemungkinannya karena dukungan untuk hak angket itu juga tidak banyak. Hak angket itu juga akan menjelaskan posisi masing-masing partai. Mereka hati-hati,” paparnya.

“Untuk di luar atau bergabung di pemerintahan itu juga dalam proses lobi-lobi. Makanya hak angket itu juga menjadi kecil peluangnya karena mereka menghitung dalam kondisi saat ini. Kalau mereka mendukung hak angket itu posisi politiknya akan terbaca lebih jelas,” ujar Usep.

Lagi pula, kata Usep, para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) baik Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD sudah memberikan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Sementara bagi parpol, tinggal memilih antara ikut bergabung dengan pemerintah atau mengambil posisi sebagai oposisi.

“Menurut saya, sekarang fokus saja menghadapi pemerintahan yang baru, baik di luar pemerintahan ataupun di dalam pemerintahan," ujar Usep.

Usep mengatakan kalau peduli terhadap proses demokrasi yang sehat seharusnya ada peran-peran dipikirkan juga oleh partai politik untuk memosisikan partainya di luar pemerintahan guna melakukan fungsi-fungsi trias politika, fungsi pengawasan, check and balances buat pemerintahan nanti.

Sebaliknya, kata dia, kalau memang mereka konsen terhadap demokrasi yang sehat, harus dipikirkan menghadapi pemerintahan selanjutnya tidak dalam proses perselisihan hasil pemilu lagi.

“Sebab ini kan sudah diputus oleh MK,” ujar Usep.(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler