Pengamat Dukung DPR Belajar Etika

Minggu, 24 Oktober 2010 – 19:43 WIB

JAKARTA - Di saat gencarnya kritikan masyarakat terhadap anggota DPR yang plesiran ke luar negeri dengan dalih studi banding, namun salah seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ibramsyah justru mendukung studi banding Badan Kehormatan (BK) DPR ke Yunani"Kali ini saya mendukung studi BK DPR ke Yunani karena substansi dari studi banding itu sangat esensial yakni belajar etika," tegas Ibramsyah, di Jakarta, Minggu (24/10).

Mestinya, lanjut Ibramsyah, jangan hanya delapan anggota BK DPR yang ke Yunani untuk belajar etika

BACA JUGA: Waspada, Calo CPNS Berkeliaran

Dalam konteks belajar etika, semua anggota parlemen RI (DPR dan DPD) pasti kita dukung untuk ke Yunani
"Penguatan etika anggota dewan itu sangat penting karena selama ini rakyat merasakan betapa para anggota DPR dan DPD sangat lemah dari sisi etik," tuturnya.

Menjawab pertanyaan kenapa harus ke Yunani? Ibramsyah pun tidak menyoal negara tujuan

BACA JUGA: KPK Siap Selidiki Proyek Renovasi RJA

Itu semua pilihan ada pada mereka, tapi yang penting setelah mereka kembali dari belajar etika maka bangsa ini tentu akan menyaksikan para wakilnya akan bertingkah-laku penuh dengan etika.

"Mendingan belajar etika dulu, karena masa jabatan mereka sebagai anggota dewan masih panjang yakni empat tahun lagi
Setelah itu, kita akan saksikan perubahan sikap dan prilaku para anggota dewan kita dari semula tidak beretika hijrah menjadi anggota dewan beretika," harap Ibramsyah.

Selain menyatakan dukungan terhadap studi banding etika anggota dewan ke Yunani, Ibramsyah juga berharap efek studi banding etika itu juga membawa perubahan terhadap integritas dan kapasitas mereka sebagai anggota dewan yang berfungsi sebagai legislasi, budgeter dan pengawasan.

"Jadi sangat tinggi harapan kita usai studi banding etika ini akan terjadi perubahan secara signifikan di internal DPR utamanya dalam hal moral dan integritas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai orang yang dikaji besar oleh rakyat," pinta Ibramsyah.

Menurut dosen UI itu, kepergian delapan anggota DPR ke Yunani sesungguhnya memang cukup dilematis

BACA JUGA: Hercules Tengok Syamsul di Rutan

"Di satu sisi studi banding etika itu bisa diartikan sebagai pengakuan bahwa mereka tidak memiliki etika sehingga perlu belajar dari orang lainDi sisi lain, keputusan untuk belajar etika itu dari sisi usia sudah sangat terlambat karena proses pendidikan etika merupakan proses yang berjalan secara alamiah melalui suri teladan dari para tokoh bangsaUntuk Indonesia barangkali Bung Hatta," tegasnya.

Pandangan serupa juga datang dari pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra SidinMenurut dia, tidak ada yang salah dengan perjalanan anggota DPR ke luar negeri"Sudah sesuai dengan konstitusi dan memang telah dianggarkanProblemnya, tidak satupun diantara kunker itu yang mendatangkan manfaat bagi rakyatUntuk anggota dewan, itu pasti karena mereka bisa plesiran dengan uang rakyat," ujarnya.

Yang kita inginkan, lanjut Irman, setelah plesiran mereka bisa lebih baik menjadi anggota DPR yang mewakili rakyat dan bukan lagi sekedar menjadi wakil partai politik apalagi menjadi wakil koalisi sehingga terkesan menjadi kaki tangan pemerintah.

"Akibatnya fungsi kontrol terabaikan dan wajar rakyat merasa dirugikan lalu marah atas berbagai kunjungan kerja yang tanpa hasil itu,” pungkasnya.

Sementara dari Sumbar juga diberitakan empat Anggota DPRD Provinsi dipimpim oleh Wakil Ketuanya Leonardy Harmaini dari Fraksi Golkar bertolak ke Itali dalam rangka menyaksikan pameran kopi dunia(fas/jpnn)


BACA ARTIKEL LAINNYA... Syamsul Belum Ganti Baju


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler