jpnn.com, JAKARTA - Upaya untuk menghadapi tantangan global di bidang perdagangan internasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan tekad kuatnya untuk melawan gugatan dari Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel.
Hal itu dikatakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam memuji keberanian dan nyali Presiden Jokowi sangat besar untuk melawan Uni Eropa di WTO yang menentang kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.
BACA JUGA: Perkuat Hilirisasi, Mentan Syahrul Buka Gebyar Hortikultura dan Luncurkan Gerakan Gloria
Pengamat kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro mengapresiasi sikap tegas pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara, terutama komitmen untuk terus melakukan hilirisasi sumber daya alam.
Menurut Riko, upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi produk sebagai salah satu langkah strategis yang patut diapresiasi.
BACA JUGA: Wamentan Dorong Petani-Pengusaha Perkuat Kolaborasi Hilirisasi dan Inovasi Kelapa Dalam
“Hilirisasi produk memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara dan memposisikan Indonesia lebih baik dalam persaingan perdagangan internasional,” kata Riko Novianto pada Senin (4/9).
Menurut Riko, keputusan Presiden Jokowi menjadikan Bahlil Lahadalia sebagai benteng hilirisasi di Indonesia sangat tepat.
BACA JUGA: HIPMI Apresiasi Kinerja Menteri Bahlil, RI Raih Keuntungan Berkat Hilirisasi
Namun, perlu diperkuat dan didukung penuh dari kementerian terkait. Pasalnya, menurut dia, mempertahankan kedaulatan bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya adalah mutlak dan perlu dukungan semua pihak.
"Dibutuhkan sinergi antara berbagai kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Untuk itu, saya mengusulkan pembentukan tim diplomatik khusus yang dapat mengatasi permasalahan yang kompleks terkait dengan WTO,” ucap Riko.
Riko pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi lewat Kementerian Investasi untuk terus melanjutkan kebijakan hilirisasi meski ditentang oleh uni Eropa, terkhusus WTO.
Kebijakan hilirisasi ini, kata Riko, akan menguatkan Indonesia sebagai negara berkembang menuju negara maju serta menjadikan Indonesia negara mandiri dalam mengelola hasil alamnya.
“Pemerintah Indonesia telah lama berkomitmen untuk mendorong hilirisasi produk, tetapi hingga saat ini, hasilnya belum maksimal. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong upaya hilirisasi ini hingga Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dan berdikari dalam mengelola sektor industri dan perdagangan," ungkapnya.
Namun, Riko Novianto juga menekankan dalam upaya mencapai kedaulatan ekonomi ini, intervensi dari pihak luar tidak dibenarkan. Setiap negara memiliki kedaulatan penuh dalam mengelola kebijakan ekonominya.
Untuk itu, Riko berharap dalam konteks dialog regional dan multinasional, perlu dijaga keseimbangan dan saling menghormati sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan internasional.
Pandangan ini juga ditegaskan dalam konteks praktik hilirisasi di Indonesia, yang harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha untuk meningkatkan kedaulatan negara.
Hal ini akan membantu negara-negara lain memahami dengan baik tujuan dan motivasi Indonesia.
Untuk mencapai tujuan diplomasi di WTO, Riko menyarankan pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah taktis.
Dia menyebut WTO adalah lembaga internasional yang memiliki aturan tersendiri dan setiap negara anggota memiliki kepentingan yang berbeda.
“Oleh karena itu, diplomasi harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan strategi yang optimal,” ujar Riko.
Lebih jauh, Riko menyampaikan Indonesia harus memastikan bahwa upayanya dalam menghadapi WTO adalah langkah cerdas dan berkelanjutan.
Dalam situasi global yang kompleks, Indonesia harus memaksimalkan manfaat keanggotaannya di WTO.
“Secara keseluruhan, upaya Presiden Jokowi untuk melawan arus kesepakatan WTO dan mendorong hilirisasi produk adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini adalah langkah yang strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara,” bebernya.
“Namun, langkah ini juga harus didukung oleh kerjasama antara berbagai kementerian dan diplomasi yang cerdas. Dengan cara ini, Indonesia dapat mengambil peran yang lebih kuat dalam perdagangan internasional dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kita," tegas Riko.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, memberikan apresiasi terhadap keberanian Presiden Jokowi dalam melawan Uni Eropa di WTO, yang secara tegas menentang kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.
Bahlil mengakui Presiden Jokowi meskipun bukan latar belakang militer atau kepolisian, memiliki keberanian yang besar dalam memperjuangkan kebijakan ini.
"Bicara nasionalisme dan keberanian, meskipun beliau bukan anggota militer atau polisi, keberaniannya luar biasa karena beliau pernah menjadi Ketua BPC HIPMI Solo," ujar Bahlil.
Bahlil juga membagikan pengalamannya saat melaporkan kekalahan Indonesia dalam gugatan hilirisasi nikel di WTO kepada Presiden Jokowi. Pada saat itu, Jokowi meminta agar melawan kembali.
“Saya minta arahan. Apa yang dia (Jokowi) katakan, 'Mas Bahlil negara ini sudah merdeka. Mas Bahlil tahu bahwa negara kita berbeda dengan Malaysia, berbeda dengan Singapura. Mereka diberikan kemerdekaan, tetapi Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dengan banyak pengorbanan nyawa dan harta,” ungkap Bahlil, menirukan pesan Jokowi.
Bahlil menegaskan saat ini Indonesia telah berada pada jalur yang benar untuk mendorong hilirisasi.
Dia berharap upaya hilirisasi, tidak hanya nikel tetapi juga produk lainnya, akan terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari